Wabup Pidie Jaya Diduga Pukul Kepala Dapur MBG, Publik Desak Polisi Proses Hukum

JMNpost.com | Pidie, - Gelombang kekecewaan masyarakat kembali menyeruak di Pidie Jaya setelah muncul dugaan pemukulan terhadap Kepala Dapur MBG Yayasan Pionir di Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, yang diduga dilakukan oleh Wakil Bupati Pidie Jaya. 

Aksi tersebut menambah daftar dugaan tindak kekerasan yang melibatkan pejabat publik dan memantik sorotan tajam dari berbagai kalangan.

Masyarakat, terutama kalangan pemuda, menilai perilaku kekerasan dalam bentuk apa pun tidak dapat dibenarkan, apalagi dilakukan oleh pejabat daerah yang semestinya menjadi teladan. Mereka khawatir, tindakan seperti ini akan memperburuk citra pemerintahan dan menumbuhkan ketakutan di tengah masyarakat.

Dedi Saputra, perwakilan Pemuda Pidie Jaya Anti-Premanisme, menyampaikan sikap tegas menolak segala bentuk kekerasan. 

“Kami mengecam keras segala bentuk kekerasan dan tindakan premanisme, terlebih jika dilakukan oleh pejabat publik. Kami menuntut agar pihak penegak hukum segera mengusut tuntas dugaan kekerasan yang terjadi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu,” ujar Dedi, Kamis 30 Oktober 2025.

Ia menilai, sikap arogan pejabat yang menggunakan kekuasaan untuk menekan orang lain merupakan bentuk penyalahgunaan moral jabatan. 

“Pemimpin seharusnya menjadi pelindung rakyat, bukan sebaliknya. Bila tindakan seperti ini dibiarkan, maka akan muncul preseden buruk bagi tata kelola pemerintahan yang beradab,” tambah Dedi.

Publik mendesak agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, termasuk pemanggilan saksi dan korban secara transparan tanpa tekanan. Selain itu, masyarakat juga menuntut lembaga etik pemerintahan daerah untuk meninjau perilaku pejabat publik, serta meminta perlindungan hukum bagi korban dan saksi agar proses hukum berjalan objektif tanpa intervensi.

Desakan ini juga menjadi seruan moral agar pejabat publik di Pidie Jaya menjaga etika, menolak gaya kepemimpinan represif, dan memastikan pemerintahan dijalankan dengan santun, berkeadilan, serta bebas dari praktik kekerasan.