Viral! Wabup Pidie Jaya Hasan Basri Minta Maaf Usai Video Kekerasan Tersebar di TikTok

JMNpost.com | Pidie Jaya, - Wakil Bupati Pidie Jaya, Hasan Basri, akhirnya buka suara setelah video dugaan aksi kekerasannya terhadap Kepala Dapur MBG Yayasan Pionir di Gampong Sagoe, Kecamatan Trienggadeng, beredar luas di media sosial. Melalui sebuah unggahan video di platform TikTok, Hasan Basri menyampaikan permintaan maaf kepada publik atas kejadian yang telah memicu kontroversi tersebut.

Dalam video berdurasi kurang dari satu menit itu, Hasan Basri tampak berbicara dengan nada menyesal. Ia menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat Pidie Jaya dan semua pihak yang merasa terganggu atas peristiwa tersebut.

“Saya mohon maaf atas kejadian yang sempat viral. Saya menyesal dan akan menjadikan ini pelajaran berharga,” ucap Hasan Basri dalam video yang kini telah dibagikan ribuan kali di media sosial, Kamis 30 Oktober 2025.

Namun, unggahan permintaan maaf tersebut justru memicu beragam komentar dari warganet. Banyak pengguna TikTok menuliskan kecaman dan kekecewaan, menilai tindakan kekerasan tidak dapat diselesaikan hanya dengan kata maaf.

“Kalau bukan pejabat, pasti sudah diproses hukum,” tulis salah satu akun.

“Bagus minta maaf, tapi harus tanggung jawab juga di depan hukum,” komentar akun lainnya.

Di sisi lain, sejumlah komentar juga muncul memberikan dukungan kepada Hasan Basri, menilai langkahnya meminta maaf secara terbuka patut diapresiasi sebagai bentuk tanggung jawab moral seorang pejabat publik.

“Namanya manusia pasti bisa khilaf. Yang penting berani minta maaf,” tulis seorang pengguna TikTok.

Meski demikian, perdebatan di ruang publik menunjukkan bahwa masyarakat kini semakin kritis terhadap perilaku pejabat publik. Sebagian warganet menilai permintaan maaf harus diikuti langkah konkret, baik secara hukum maupun etik, agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Hingga kini, pihak kepolisian belum mengeluarkan pernyataan resmi mengenai perkembangan kasus tersebut. Publik menanti tindak lanjut dari aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa hukum tetap berjalan tanpa memandang status jabatan.