Ketua DPD PPA Bener Meriah Mundur: Marhaban Umar Sebut Pusat Arogan, Tak Hargai Kader

JMNpost.com | Bener Meriah, - Kepemimpinan pusat Partai Perjuangan Aceh (PPA) kembali mendapat sorotan. Kali ini, Ketua DPD PPA Bener Meriah, Marhaban Umar, secara resmi menyatakan mundur dari partai. Ia menilai, gaya kepemimpinan Ketua Umum PPA terlalu arogan dan tidak menghargai kerja serta loyalitas kader di tingkat daerah.

“Kami tidak mau dipimpin oleh orang yang arogan terhadap kader. Kalau gaya kepemimpinan seperti ini terus dipertahankan, saya tidak bisa melanjutkan perjuangan di bawah partai ini,” kata Marhaban kepada JMNpost.com, Jum'at (20/6/2025).

Menurutnya, suara dan aspirasi kader di daerah kerap diabaikan. Bahkan, keputusan-keputusan penting yang menyangkut struktur diambil tanpa proses musyawarah atau klarifikasi. Marhaban menilai hal itu sangat bertolak belakang dengan semangat kebersamaan yang semula dibangun saat partai ini mulai berdiri.

Ia menambahkan, dalam kondisi seperti itu, bertahan hanya akan menjadi beban moral. Karena itu, ia memilih mengambil sikap tegas untuk mundur secara terbuka.

“Lebih baik saya pamit dengan kepala tegak, daripada bertahan dalam sistem yang tidak sehat dan tidak menghargai orang-orang yang sudah berjuang dari awal,” ujarnya.

Ia juga menyinggung fenomena yang sering terjadi dalam partai-partai baru: kader yang bekerja mati-matian di awal justru disingkirkan saat partai mulai besar.

“Tidak tertutup kemungkinan, hari ini kita yang berjuang, besok orang lain yang panen. Kalau seperti itu arahnya, lebih baik saya mundur sekarang daripada menyesal belakangan,” tegas Marhaban.

Sikap Marhaban ini semakin menguatkan gejala retaknya kepercayaan terhadap DPP PPA dari kalangan pengurus kabupaten/kota. Seperti diketahui, sebelumnya Ketua DPD Aceh Timur Riski Maulizar dicopot secara mendadak, yang kemudian diikuti oleh pengunduran diri beruntun para pengurus lain di Aceh Timur, Aceh Tengah, dan Gayo Lues.

Hingga berita ini tayang, belum ada tanggapan resmi dari DPP PPA terkait pernyataan mundur Marhaban Umar maupun kritik terhadap gaya kepemimpinan pusat yang dianggap otoriter dan tertutup.