Dua Bulan Menjabat, Bupati Aceh Timur Belum Pernah Temui Wartawan

Aceh Timur – Hubungan antara Bupati Aceh Timur dan insan pers lokal mulai mendapat sorotan. Ketua DPD Asosiasi Persatuan Pewarta Indonesia (APPI) Aceh Timur, Hasbi, menilai bahwa komunikasi antara kepala daerah dan media belum terbangun secara baik sejak pelantikan Bupati pada 19 Maret 2025 lalu.

“Sudah lebih dari dua bulan menjabat, tapi belum ada satu pun agenda resmi yang melibatkan rekan-rekan media secara langsung. Ini tentu memunculkan pertanyaan di kalangan jurnalis: mengapa komunikasi dengan media seolah diabaikan?” kata Hasbi kepada media ini, Kamis (5/6/2025).

Hasbi menyebut, kurangnya transparansi makin terasa ketika wartawan di lingkungan Pemkab Aceh Timur tidak mendapatkan informasi yang cukup mengenai agenda kegiatan bupati. Ia mencontohkan pertemuan antara Pemkab dan pihak PTPN yang berlangsung di aula kantor bupati pada Senin (2/6).

“Wartawan tidak menerima pemberitahuan atau undangan liputan. Namun anehnya, berita tentang kegiatan tersebut sudah tayang di media cetak dan televisi tertentu. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa tidak semua media diberi akses yang sama,” ujarnya.

Menurut Hasbi, kondisi tersebut berbeda dengan masa kepemimpinan sebelumnya, di mana hubungan antara Pemkab dan media berlangsung terbuka dan informatif.

“Bupati sebelumnya sangat terbuka terhadap media. Kini terasa ada jarak. Media bukan dianggap mitra, melainkan seperti elemen luar,” ujarnya.

Hasbi, yang memiliki latar belakang sebagai wartawan, mantan Ketua KNPI Aceh Timur, dan eks anggota DPRA, mengaku menyayangkan kondisi ini.

“Sebagai orang yang paham betul dunia pers, seharusnya beliau mengerti pentingnya komunikasi dengan media. Apalagi media adalah sarana utama menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat,” kata Hasbi.

Ia juga membandingkan dengan pola komunikasi kepala daerah di kabupaten tetangga.

“Di beberapa daerah lain, bupati dan wali kota secara rutin menggelar coffee morning atau pertemuan informal bersama jurnalis. Itu ruang komunikasi yang sangat penting. Di Aceh Timur, sejauh ini belum pernah terjadi hal serupa,” tambahnya.

Hasbi menegaskan bahwa media bukanlah oposisi atau pengganggu roda pemerintahan, tetapi bagian penting dari demokrasi yang menjalankan fungsi kontrol, edukasi, dan penyebaran informasi.

“Jika ada kendala atau miskomunikasi, mari dibuka ruang dialog. Jangan sampai hubungan yang seharusnya saling mendukung malah menjadi renggang tanpa sebab yang jelas,” ujarnya.

Hingga berita ini ditayangkan, pihak Bupati Aceh Timur belum memberikan tanggapan resmi atas pernyataan tersebut. JMNpost.com masih berupaya menghubungi perwakilan Pemkab untuk mendapatkan klarifikasi.