 |
| Ketua Tuha Peut Gampong Matang Pineung, Hasbi |
JMNpost.com | Aceh Timur, - Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, belum lama ini menekankan pentingnya efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Melalui surat edaran resmi bernomor 893/2182 tertanggal 14 April 2025, ia membatasi kegiatan seremonial seperti Bimbingan Teknis (Bimtek) dan menyerukan agar dana APBG benar-benar digunakan untuk program prioritas yang menyentuh masyarakat.
Namun, hanya dua bulan berselang, prinsip efisiensi itu diuji oleh kenyataan di lapangan.
Sebuah program pelatihan kerja berdurasi tujuh hari yang akan digelar Balai Latihan Kerja (BLK) Aceh Timur pada 16 Juni 2025, kini menuai gelombang protes dari tokoh masyarakat. Ketua Tuha Peut Gampong Matang Pinueng, Hasbi, secara tegas menyebut program tersebut sebagai bentuk bancakan yang dibungkus label pelatihan.
“Bupati bicara efisiensi, tapi hari ini desa-desa justru diminta setor Rp8 juta untuk pelatihan tujuh hari. Ini ironi. Apakah Bupati lupa dengan ucapannya sendiri?” kata Hasbi saat dijumpai Media ini di Idi Rayeuk, Minggu (15/6/2025).
Menurut informasi yang dihimpun, sebanyak 513 gampong di Aceh Timur diwajibkan mengirim dua peserta untuk mengikuti pelatihan tersebut. Jika seluruh desa ikut serta, potensi dana yang terkumpul dari APBG bisa menembus Rp4,1 miliar.
“Ini bukan pemberdayaan, ini pengurasan. Kalau betul mau tingkatkan skill, bantu saja langsung alat atau modal usaha ke pemuda. Jangan bodohi desa pakai pelatihan kilat yang tak jelas hasilnya,” lanjut Hasbi.
Parahnya, program ini muncul hanya berselang beberapa pekan setelah selesainya satu kegiatan serupa. Sebelumnya, sebuah bimtek bertema “Pelatihan Website Desa” telah digelar di Hotel Royal, dengan pola yang hampir sama: pelatihan singkat, dana desa dipakai, dan output-nya tidak jelas terlihat di banyak desa.
“Belum sebulan selesai bimtek di hotel, sekarang muncul lagi pelatihan baru. Ini pola yang berulang. Lama-lama desa habis bukan karena miskin, tapi karena terus dipaksa membiayai pelatihan tanpa arah,” ujar Hasbi.
Ia juga menyebut bahwa beberapa gampong sudah menyetor dana lebih awal untuk program BLK ini, meskipun belum ada kejelasan teknis soal tempat, materi, atau siapa yang menjadi narasumber. Hal ini dinilainya berbahaya bagi akuntabilitas keuangan desa.
Hasbi kemudian mempertanyakan arah kepemimpinan Bupati Al-Farlaky menjelang 100 hari masa kerja. Ia menyindir bahwa selama ini yang terlihat hanya aktivitas sidak dan konten narasi bergaya tegas, tanpa jejak kebijakan yang benar-benar berdampak langsung ke masyarakat bawah.
“Seratus hari itu bukan soal tampil galak di kamera. Tapi tentang dampak nyata yang dirasakan rakyat. Sekarang mari kita tanya, apakah program yang menyedot Rp4 miliar dari kantong desa ini benar-benar untuk rakyat?” ucapnya.
Ia mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk segera mengevaluasi total pelaksanaan program pelatihan yang dianggap bermasalah tersebut.
“Ini momentum untuk membuktikan apakah bupati benar-benar serius soal efisiensi, atau sekadar retoris di atas kertas,” tegas Hasbi.
Sampai berita ini ditayangkan, wartawan belum berhasil mendapatkan tanggapan dari pihak BLK Aceh Timur maupun Dinas Tenaga Kerja Kabupaten.
Redaksi
Post a Comment