Soal Laporan Inflasi Daerah, Aceh Timur Berada Peringkat Terendah

JMNpost.com | Aceh Timur - Kabupaten Aceh Timur menempati peringkat paling terendah dalam pelaporan pengawasan pengendalian inflasi daerah dari 23 Kabupaten/kota di Provinsi Aceh.16/5/2025.

Berdasarkan data dilaman website  www.wasinflasi.kemendagri.co.id per bulan januari - 8 mei 2025, laporan pengawasan pengendalian inflasi daerah Kabupaten Aceh Timur nihil (0.℅)

Sementara Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Singkil berada di tingkat teratas (100.℅),di susul Lhokseumawe (99.℅),Aceh Selatan (97.℅),Aceh Tengah(96.℅), Aceh Barat (95,℅), Nagan Raya(95.℅),Langsa (82.℅), Aceh Besar (89.℅),Bireun(89.℅),Bener Meriah(85.℅), Kota Banda Aceh(85.℅), Pidie(81.℅), Aceh Tamiang(79.℅), Aceh Barat Daya(73.℅),Subussalam(65.℅), Seumeulue(63.℅), Pidie Jaya(57.℅), Sabang (53.℅), Aceh Jaya(28.℅),Aceh Tenggara(24.℅) dan Gayo Lues(5.℅).

Nihilnya laporan pengawasan terhadap inflasi, menunjukkan Tim Pengendali Inflasi Kabupaten Aceh Timur selama ini vakum tidak bekerja dalam pengawasan terhadap harga barang pokok kebutuhan masyarkat maupun.harga barang lainnya.

Mengutip pernyataan Dirjen Kemendagri RI, Tomsi mengarahkan Pemda dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk melakukan pemantauan dan pengawasan sebagai upaya memitigasi kenaikan harga komoditas pangan. Hal ini termasuk harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquified Petroleum Gas (LPG) yang harus dipantau lantaran dapat memicu kenaikan harga komoditas lainnya.

Dirinya menyebutkan sejumlah komoditas yang masih mengalami kenaikan harga di beberapa daerah. Komoditas itu di antaranya telur ayam, bawang putih, minyak goreng, beras, daging ayam, gula pasir, bawang merah, dan cabai. Karena itu, Pemda termasuk jajaran Forkopimda perlu melakukan upaya pengendalian.

Tomsi menyebutkan sejumlah upaya yang dapat dilakukan Pemda, seperti melakukan gerakan pangan murah, memastikan kecukupan stok pangan, kelancaran distribusi, dan koordinasi terhadap kebijakan tarif angkutan di daerah. Pemda juga perlu menjelaskan kepada masyarakat terkait dengan ketersediaan pasokan komoditas termasuk upaya yang telah dilakukan pemerintah.

“Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat, dan saya minta untuk terus dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat, sehingga tersosialisasi dengan baik apa upaya-upaya yang telah kita lakukan,” jelas Tomsi.

Selain itu, Tomsi menekankan kepada Pemda yang memiliki Indeks Perkembangan Harga (IPH) yang tinggi agar melakukan langkah pengendalian. Pasalnya, IPH tersebut menjadi penyebab tingginya inflasi. “Agar [daerah] betul-betul turun cek dan mencari permasalahannya serta [melakukan] upaya-upaya [pengendalian] yang konkret,” ujarnya.(*)