Aceh Timur yang Memalukan: Saat Pengawasan Inflasi Tak Lebih dari Mitos

Kabid Peneliti Aset Negara (BPAN)

Oleh: Rusli Ys

Aceh Timur kembali menjadi sorotan. Bukan karena prestasi, bukan pula karena inovasi, tetapi karena kegagalannya yang memalukan. Dari 23 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Aceh Timur dengan bangga menempati posisi paling buncit dalam pelaporan pengawasan pengendalian inflasi. Lebih tepatnya, Aceh Timur tak melaporkan apa pun. Nol persen. Nihil.

Padahal, di era pemerintahan sebelumnya, Aceh Timur berhasil mencetak rekor mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) delapan kali berturut-turut. Sebuah pencapaian yang kini terasa seperti legenda masa lalu. Dari kabupaten yang pernah dihormati karena tata kelola keuangannya, menjadi daerah yang tidak mampu sekadar melaporkan pengawasan inflasi.

Ketika Daerah Lain Bekerja, Aceh Timur Tertidur

Aceh Utara dan Aceh Singkil berada di puncak dengan pengawasan inflasi 100 persen. Kota Lhokseumawe (99 persen), Aceh Selatan (97 persen), dan Aceh Tengah (96 persen) pun tak mau kalah. Kabupaten lain yang lebih kecil seperti Nagan Raya (95 persen) dan Langsa (82 persen) menunjukkan tanggung jawab mereka.

Tapi Aceh Timur? Seperti desa tak bertuan. Tim Pengendali Inflasi Kabupaten yang seharusnya menjadi garda terdepan pengawasan harga malah seperti hantu. Ada nama, tapi tidak ada kerja. Tidak ada laporan, tidak ada pengawasan. Benar-benar memalukan.

Inflasi Naik, Pemerintah Aceh Timur Sibuk Diam

Dirjen Kemendagri RI, Tomsi, telah mengingatkan semua Pemda untuk mengawasi harga kebutuhan pokok seperti telur ayam, bawang putih, minyak goreng, beras, dan cabai. Tetapi Aceh Timur seolah menutup telinga. Di saat harga-harga terus bergerak liar, pemerintah daerah ini lebih memilih jadi penonton.

Tidak ada gerakan pangan murah, tidak ada jaminan kecukupan stok, tidak ada komunikasi kepada masyarakat. Pemerintah Aceh Timur seolah menganggap inflasi hanya urusan angka, bukan soal perut rakyat. Sungguh tragis.

Pemerintah yang Gagal: Dari Pengawasan Hingga Kepedulian

Apa yang sebenarnya terjadi di Aceh Timur? Apakah pemerintah daerahnya terlalu sibuk dengan hal lain, atau memang sudah tidak peduli? Warga hanya bisa menebak-nebak, sementara harga kebutuhan pokok terus naik tanpa kendali.

Tomsi menegaskan bahwa pengawasan inflasi adalah soal menjaga daya beli rakyat. Tapi bagi Aceh Timur, rupanya itu hanya teori. Kegagalan ini bukan sekadar catatan buruk dalam laporan Kemendagri, tapi tamparan bagi wajah pemerintah daerahnya sendiri.

Saatnya Bangun, Atau Terus Jadi Bahan Olok-Olok

Aceh Timur harus segera bangun dari tidur panjangnya. Jika tidak, bukan hanya angka inflasi yang terus naik, tetapi juga rasa malu yang kian menebal. Sebuah kabupaten yang kaya potensi, namun miskin kepedulian.

Aceh Timur harus berubah. Bukan hanya untuk sekadar keluar dari posisi buncit, tapi untuk mengembalikan kepercayaan warganya. Sebab jika pemerintahnya terus abai, maka rakyatlah yang menjadi korban pertama.

 www.wasinflasi.kemendagri.go.id