JMNpost.com | Nasional, - Peta politik nasional mendadak berubah setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan mengambil keputusan mundur dari jabatannya. Kabar tersebut mencuat pada Rabu (11/11/2026), di tengah tekanan politik yang semakin menguat menyusul polemik persyaratan pendidikan Gibran dan munculnya usulan Hak Menyatakan Pendapat di DPR RI.
Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut saat dikonfirmasi sejumlah wartawan.
"Betul (Gibran mundur)," kata Budi Arie.
Tidak hanya membenarkan kabar tersebut, Budi Arie juga membenarkan informasi bahwa surat pengunduran diri Gibran telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta.
Ketika ditanya mengenai penyerahan surat di Halim, Budi kembali memberikan jawaban singkat.
"Betul," ujarnya.
Informasi tersebut memperkuat kabar bahwa Gibran telah mengambil langkah konkret setelah sebelumnya menyampaikan niat mengundurkan diri kepada Presiden Prabowo.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah mengungkapkan adanya pertemuan antara Prabowo dan Gibran di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua setengah jam itu membahas dinamika politik dan hukum yang berkembang, khususnya terkait persoalan dokumen pendidikan Gibran yang menjadi perhatian setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.
Prasetyo mengakui bahwa dalam pertemuan tersebut Gibran menyampaikan niat untuk mengundurkan diri.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," kata Prasetyo.
Meski demikian, dalam pertemuan tersebut Prabowo disebut memberikan sejumlah saran kepada Gibran. Salah satu hal yang dibahas adalah upaya membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui jalur hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
Tekanan Politik di DPR
Kabar pengunduran diri Gibran muncul bersamaan dengan perkembangan serius di parlemen.
Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi dikabarkan telah mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengatakan usulan tersebut akan diteruskan dalam rapat paripurna yang dijadwalkan berlangsung Kamis (12/11/2026).
"Di rapat paripurna ini akan kami teruskan dan berdasarkan jadwal, rapat paripurna itu kita besok akan lakukan," kata Saan kepada wartawan di kompleks parlemen, Jakarta.
Dukungan terhadap usulan tersebut berasal dari delapan fraksi, yakni PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, PKS 28 anggota, PAN satu anggota, dan Demokrat 18 anggota.
Jumlah tersebut memperlihatkan bahwa persoalan posisi Gibran telah berkembang menjadi persoalan politik yang melibatkan berbagai kekuatan di parlemen.
Menunggu Kepastian Konstitusional
Meski kabar pengunduran diri telah dibenarkan Budi Arie, masyarakat masih perlu membedakan antara penyampaian surat pengunduran diri dengan berakhirnya status jabatan Wakil Presiden secara konstitusional.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, MPR mengadakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, perkembangan selanjutnya berada dalam ranah mekanisme ketatanegaraan yang harus dijalankan sesuai konstitusi.
Hingga Rabu malam, perhatian publik tertuju pada langkah resmi Presiden Prabowo, Gibran, dan MPR untuk memastikan tindak lanjut dari pengunduran diri tersebut.
Peristiwa ini sekaligus membuka babak baru dalam dinamika politik nasional. Publik kini menunggu apakah keputusan Gibran akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional atau masih terdapat perkembangan lain yang belum disampaikan secara terbuka.
JMNpost.com
Post a Comment