JMNpost.com | Jakarta, - Langkah politik untuk memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mulai memasuki jalur kelembagaan. Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi resmi menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP), Rabu (11/11/2026).
Jumlah tersebut bukan sekadar dukungan dari satu kelompok politik. Seluruh delapan fraksi di DPR tercatat mengirimkan anggota sebagai pengusul, meskipun jumlah dukungannya berbeda-beda.
Berdasarkan keterangan Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Fraksi PKS menyumbang 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDIP 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, dan PAN satu anggota.
"Total 120 anggota dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat," kata Saan Mustopa di Kompleks Parlemen.
Saan menegaskan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang berlaku.
Salah satu nama yang ikut tercantum dalam daftar pengusul adalah Muhammad Nasir Djamil dari Fraksi PKS, anggota DPR dari daerah pemilihan Aceh.
Keterlibatan Nasir Djamil menjadi perhatian tersendiri bagi masyarakat Aceh. Legislator yang dikenal sebagai anggota Komisi III DPR tersebut ikut mengambil bagian dalam langkah konstitusional yang kini menjadi perhatian nasional.
Salah satu anggota DPR yang memberikan penjelasan mengenai alasan pengajuan HMP adalah Mardani Ali Sera dari Fraksi PKS.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Mardani menyatakan bahwa Gibran dinilai tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Wakil Presiden sebagaimana ditentukan konstitusi Indonesia.
Sementara itu, anggota DPR dari Fraksi Golkar Ahmad Doli Kurnia juga menyampaikan pandangan serupa kepada Reuters. Ia menyatakan persoalan tersebut harus diproses melalui mekanisme pemberhentian Wakil Presiden.
Pernyataan kedua legislator tersebut memperlihatkan bahwa pengajuan HMP bukan hanya berkaitan dengan pengumpulan tanda tangan, tetapi juga didasarkan pada argumentasi hukum yang ingin dibawa para pengusul ke dalam proses ketatanegaraan.
Dari Fraksi PAN, Sarifuddin Sudding yang menjadi satu-satunya penandatangan dari fraksinya turut memberikan penjelasan mengenai dasar konstitusional pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden.
Dalam keterangannya kepada CNN Indonesia, Sudding menjelaskan terdapat enam kategori alasan pemberhentian, mulai dari persoalan korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, pengkhianatan terhadap negara, hingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Sudding menilai persoalan persyaratan Gibran perlu diproses dengan merujuk pada perkembangan putusan pengadilan terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam pencalonannya.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu argumentasi yang diajukan pihak pengusul. Namun, penilaian tersebut tetap harus diuji melalui mekanisme hukum yang berlaku dan tidak dapat dianggap sebagai putusan bahwa Gibran telah terbukti melakukan pelanggaran.
Di tengah keterlibatan sejumlah anggota DPR, perhatian juga tertuju pada Ahmad Sahroni dari Fraksi NasDem.
Sahroni yang dikenal sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI tidak tercantum dalam daftar 120 anggota yang menandatangani usulan HMP tersebut.
Kondisi ini memperlihatkan bahwa keanggotaan dalam satu fraksi maupun komisi tidak otomatis membuat seluruh anggotanya memiliki sikap yang sama terhadap suatu usulan politik.
Tidak tercantumnya nama Sahroni juga tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai penolakan terhadap pemakzulan. Yang dapat dipastikan berdasarkan daftar yang dipublikasikan adalah namanya tidak termasuk dalam penandatangan usulan tersebut.
Kini, tantangan berikutnya berada di tangan DPR. Penggunaan Hak Menyatakan Pendapat merupakan instrumen konstitusional yang memiliki konsekuensi besar, sehingga tidak cukup hanya mengandalkan jumlah tanda tangan dan pernyataan politik.
Publik berhak mengetahui secara terbuka apa dasar hukum yang digunakan, bagaimana putusan pengadilan diterapkan terhadap persyaratan jabatan Wakil Presiden, serta bukti apa yang menjadi landasan para pengusul.
Sesuai Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, pemberhentian Presiden atau Wakil Presiden harus melalui tahapan konstitusional. DPR harus terlebih dahulu mengambil keputusan sesuai persyaratan, kemudian meminta pemeriksaan Mahkamah Konstitusi. Jika pendapat DPR dibenarkan MK, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR.
Dengan demikian, 120 tanda tangan tersebut belum berarti Gibran resmi dimakzulkan.
Pertanyaan yang kini perlu dijawab bukan lagi sekadar berapa banyak anggota DPR yang mendukung, melainkan sejauh mana mereka mampu membuktikan argumentasi konstitusional yang menjadi dasar pengajuan tersebut.
Sebab, jika proses ini benar-benar menyangkut penegakan konstitusi, DPR harus memastikan seluruh tahapan berjalan transparan, objektif, dan tidak berubah menjadi sekadar pertarungan kepentingan politik.
Post a Comment