JMNpost.com | Aceh, – Gejolak internal mengguncang organisasi Kita Indonesia Prabu (KIPRA) Aceh. Dua ketua KIPRA tingkat kabupaten, masing-masing Suherman dari Subulussalam dan Muhammad Rajab.AR dari Gayo Lues, kompak bersuara lantang mendesak Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) KIPRA Aceh untuk dievaluasi karena dinilai gagal menggerakkan roda organisasi.
"Sejak KIPRA dibentuk, kami di daerah tidak pernah menerima satu pun arahan, program kerja, atau petunjuk kegiatan dari DPW. Organisasi ini hanya ada di nama saja, tidak ada pergerakan nyata," kata Suherman, Ketua KIPRA Subulussalam, kepada JMNpost, Jumat (18/7/2025).
Kekecewaan Suherman sudah mengendap setahun terakhir. Menurutnya, ketua DPW KIPRA Aceh yang juga menjabat sebagai ketua umum salah satu partai politik baru di Aceh, terlalu sibuk dengan urusan politik sehingga organisasi terabaikan.
"WA saja tidak pernah dibalas, rapat tidak pernah digelar, apalagi kunjungan ke daerah. Bagaimana mungkin organisasi bisa berjalan jika komunikasi dengan daerah saja mati?" tegas Suherman.
Di tempat terpisah, Muhammad Rajab.AR, Ketua KIPRA Gayo Lues, juga mengungkapkan kekecewaan yang sama. Ia menilai DPW KIPRA Aceh telah gagal menjalankan visi-misi organisasi sebagaimana dijanjikan saat perekrutan anggota.
"Kami tidak pernah mendapatkan arahan apapun. Anggota di daerah sudah mulai apatis karena organisasi ini seperti mati suri. Kalau begini terus, lebih baik ketua DPW mundur saja," ujar Rajab.
Rajab menambahkan, meski pihaknya di Gayo Lues tetap berusaha menghidupkan semangat organisasi, namun tanpa dukungan DPW, perjuangan itu terasa sia-sia. "Kami seperti berjalan di tempat. Kalau DPW tidak hadir, bagaimana mau maju?" katanya.
Baik Suherman maupun Rajab menegaskan bahwa desakan ini bukan sekadar soal jabatan. Menurut mereka, apabila ketua DPW mau kembali fokus dan menjalankan KIPRA sesuai visi-misi, mereka siap mendukung penuh.
"Kalau organisasi ini kembali dijalankan dengan baik, tidak perlu ganti ketua pun tidak masalah. Tapi kalau terus diam dan tak ada aksi nyata, buat apa dipertahankan?" ucap Suherman.
Rajab juga mengingatkan, kondisi ini jika dibiarkan akan merusak nama baik KIPRA di mata publik. "Kita harus jujur melihat situasi. Organisasi ini ada di mana-mana, tapi tidak ada manfaatnya jika hanya jadi papan nama," sindirnya.
Hingga berita ini diturunkan, Ketua DPW KIPRA Aceh belum memberikan tanggapan meski sudah dihubungi JMNpost untuk konfirmasi. Pesan WhatsApp yang dikirimkan tim redaksi pun belum mendapatkan balasan.
Desakan dari Subulussalam dan Gayo Lues ini membuka mata publik tentang adanya krisis kepercayaan di tubuh KIPRA Aceh. Jika tidak segera direspons, bukan tidak mungkin pengurus kabupaten lain akan mengikuti langkah Suherman dan Rajab untuk bersuara.
Hingga berita ini ditayangkan, JMNpost.com belum mendapatkan akses untuk konfirmasi DPW KIPRA Aceh
Post a Comment