Dengan nada lantang, Hasbi menilai pelatihan kilat berdurasi tujuh hari itu hanya modus untuk menguras dana desa. “Jangan bodohi desa dengan program abal-abal! Masa pelatihan cuma tujuh hari dan setiap desa diminta setor hingga Rp8 juta? Ini akal-akalan,” kata Hasbi kepada JMNpost.com, Sabtu (14/6/2025).
Berdasarkan informasi yang diterima JMN, seluruh 513 desa di Aceh Timur diwajibkan mengirim dua peserta. Jika dikalkulasi, potensi anggaran yang dihimpun dari dana desa bisa menembus angka Rp4,1 miliar. Sebuah angka mencurigakan untuk sebuah pelatihan pendek yang belum jelas output-nya.
“Kalau memang serius ingin tingkatkan skill, kenapa tidak langsung dikasih modal ke pemuda yang sudah punya keahlian? Ini justru pelatihan asal jadi, tak berdampak, dan menguras uang rakyat,” lanjut Hasbi.
Ia bahkan mengaku menerima laporan dari beberapa gampong yang telah menyetor dana, namun kegiatan tak kunjung dimulai. Kondisi ini makin menguatkan dugaan bahwa kegiatan BLK tersebut bukan sekadar program gagal, tapi sarat dengan indikasi penyimpangan.
“Ini bukan program pembangunan, ini program pemiskinan desa. Para keuchik jangan mau ditekan atau diintimidasi untuk setor. Kita wajib tolak proyek tipu-tipu ini,” ujar Hasbi.
Tak hanya mengecam, Hasbi mendesak Pemerintah Kabupaten Aceh Timur segera menghentikan program tersebut. Ia menilai pelatihan singkat seperti ini tak sesuai dengan kebutuhan riil pemuda di desa, yang lebih butuh akses modal dan penciptaan lapangan kerja.
“Stop kegiatan BLK ini sekarang juga! Pemerintah jangan tutup mata. Kalau ini terus dibiarkan, kita sedang menyaksikan bagaimana dana desa dijarah secara sah atas nama pelatihan,” tutupnya.
Sampai berita ini ditayangkan, JMNpost.com belum mendapatkan Akses untuk mengonfirmasi pihak BLK Aceh Timur dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten
Post a Comment