JMNpost.com | Aceh Timur Eks kombatan GAM Wilayah Peureulak yang juga mantan Sekjen Tapol/Napol Aceh, Faisal Rizal Hasan, menuding keras Pemerintah Pusat telah mengulangi sejarah pengkhianatan terhadap Aceh. Ia merujuk pada keputusan Menteri Dalam Negeri yang menyerahkan empat pulau milik Aceh Singkil kepada Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, melalui Keputusan Nomor 050-145 Tahun 2022.
“Ini bukan sekadar salah urus administrasi. Ini adalah pencurian wilayah Aceh yang sah secara historis dan yuridis. Jakarta kembali menusuk Aceh dari belakang,” tegas Faisal Rizal kepada JMNpost.com, Kamis (12/6/2025).
Menurutnya, alih-alih menyelesaikan kewajiban dalam MoU Helsinki yang sudah ditandatangani hampir dua dekade lalu, Pemerintah Pusat justru membuat luka baru yang memperdalam ketidakpercayaan rakyat Aceh.
“MoU Helsinki belum tuntas dijalankan, tapi sudah berani menambah masalah baru. Ini bukan negara yang menghormati perjanjian, ini negara yang gemar mengingkari,” ujarnya lantang.
Faisal menyebut keputusan Mendagri itu tidak hanya cacat hukum, tetapi juga melecehkan semangat perdamaian antara Aceh dan Republik Indonesia. Ia mengingatkan, luka sejarah rakyat Aceh tak bisa terus-menerus ditambahi garam oleh Jakarta.
“Rakyat Aceh pernah dibombardir, dijadikan tapol-napol, dibungkam dan dibeli, tapi belum pernah dicabut wilayahnya seenaknya seperti ini. Sekarang, empat pulau diserahkan begitu saja ke Sumut. Apa Jakarta pikir Aceh tidak akan bereaksi?” katanya.
Lebih jauh, Faisal menyebut pengkhianatan terhadap Aceh bukan hal baru. Sejak Perjanjian Lamteh era kolonial hingga MoU Helsinki tahun 2005, Aceh terus menjadi korban janji-janji yang tak ditepati.
Ia menyoroti tiga poin penting yang hingga kini belum dijalankan pemerintah pusat:
1. Pembagian dana yang adil antara Jakarta dan Aceh,
2. Implementasi otonomi khusus sebagaimana dijanjikan dalam kesepakatan damai.
3. Pengawasan independen atas realisasi butir-butir perjanjian Helsinki.
"MoU Helsinki itu bukan kertas kosong. Tapi tampaknya pemerintah pusat memperlakukannya seperti brosur promo diskon yang bisa dibuang setelah dibaca," sindirnya.
Faisal yang berasal dari Aceh Timur juga memperingatkan pemerintah pusat agar tidak menganggap diamnya rakyat Aceh sebagai tanda tunduk. “Kesabaran Aceh bukan kelemahan. Tapi kalau tanah kami terus dirampas, jangan salahkan kami kalau sejarah kembali bicara,” pungkasnya.
Post a Comment