Dana Desa Dijadikan Tiket Hotel dan Pelatihan Formalitas

JMNpost.com | Aceh Timur – Protes meletup dari kalangan kepala desa dan masyarakat di Aceh Timur. Penyebabnya? Kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) tahunan yang digelar ke luar daerah, dengan biaya mencapai Rp17 juta per orang yang langsung dipotong dari Dana Desa. Alih-alih meningkatkan kapasitas aparatur, kegiatan itu dinilai hanya jadi ajang jalan-jalan berbungkus pelatihan.

Razali dari Satgasus Badan Advokasi Indonesia (BAI) menyebut pelatihan semacam ini sudah kehilangan makna. “Kami tidur di hotel, dengar materi yang gak ada kaitan dengan persoalan desa, lalu pulang. Cuma formalitas. Nol dampaknya buat pelayanan ke masyarakat,” kata seorang kepala desa yang enggan disebutkan namanya.

Uang yang diambil dari Dana Desa untuk Bimtek ini bahkan membuat sejumlah desa harus mengorbankan proyek prioritas, mulai dari perbaikan jalan, pembangunan saluran air, hingga program pemberdayaan ekonomi masyarakat.

“Dana pembangunan kami dipotong diam-diam. Jalan rusak tetap rusak, air bersih belum ada, tapi kami disuruh pelatihan ke Lombok. Ada apa ini sebenarnya?” ujar perangkat desa dari wilayah Peureulak.

Warga makin geram karena pelatihan itu tidak pernah dimusyawarahkan secara terbuka, dan cenderung dipaksakan atas nama kewajiban. Tempat pelatihan pun nyaris selalu di luar daerah, seperti Lombok atau Bandung — padahal fasilitas pelatihan di Aceh Timur cukup banyak dan layak.

“Jangan-jangan yang dikejar bukan ilmunya, tapi SPJ-nya. Jalan-jalan berbungkus pelatihan ini sudah bikin desa kehilangan dana puluhan juta tiap tahun,” sindir seorang tokoh masyarakat Nurussalam.

Razali dari BAI mendesak agar kegiatan ini dihentikan dan dana yang sudah keluar diaudit total. “Bimtek model begini adalah pola pemborosan yang sistematis. Sudah bertahun-tahun dibiarkan. Kami buka pos pengaduan untuk desa yang merasa ditekan atau dipaksa ikut. Ini bukan pembinaan, ini penyesatan anggaran,” tegasnya.

Di sisi lain, warga Aceh Timur berharap Komisi III DPR RI dapat ikut mengawasi persoalan ini. Nama Nasir Djamil, anggota DPR RI dari Dapil Aceh, disebut sebagai sosok yang diharapkan bisa menyuarakan kepentingan desa.

“Kami minta Pak Nasir Djamil bantu suarakan ini di pusat. Jangan biarkan uang desa dipakai untuk hal yang gak berguna. Kalau DPRD kabupaten diam, kami percaya beliau masih peduli,” ujar seorang tokoh pemuda dari Kecamatan Darul Aman.

Hingga berita ini tayang, belum ada penjelasan resmi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG) maupun Bupati Aceh Timur. Warga berharap persoalan ini tidak dibiarkan berlarut, sebelum Dana Desa habis sia-sia atas nama pelatihan.