JMNpost.com | Aceh, - Pengelolaan anggaran pemerintah kembali menjadi sorotan. Kali ini, kritik tajam dilontarkan oleh Razali alias Nyak Li Maop, aktivis hak asasi manusia sekaligus anggota Satgasus Investigasi Badan Advokasi Indonesia. Ia menyebut banyak program pemerintah hanya sekadar formalitas, bahkan cenderung menjadi ladang pemborosan anggaran tanpa hasil nyata bagi masyarakat.
Salah satu program yang ia soroti secara terang-terangan adalah bimbingan teknis (bimtek), yang setiap tahun rutin digelar dengan dana besar. Ironisnya, kegiatan ini tetap berjalan meski berbagai pihak termasuk aktivis, masyarakat, dan LSM berulang kali meminta agar bimtek ke luar kota dihentikan karena dianggap tidak efektif.
"Bimtek ini cuma teori. Di lapangan, tidak ada perubahan. Tapi anggaran tetap dikuras tiap tahun. Jadi ajang tamasya para pejabat dan aparatur desa. Seolah sudah ada pola yang sengaja dibiarkan oleh oknum-oknum tertentu," tegas Nyakli, Sabtu (21/6/2025).
Ia menduga kuat bahwa pola ini berlangsung karena ada kolaborasi diam-diam antara oknum aparatur penegak hukum (APH) dan pejabat pemerintahan di Aceh yang sengaja memelihara kegiatan-kegiatan semacam ini untuk kepentingan tertentu.
“Kalau rakyat biasa main-main dengan dana desa, langsung ditindak. Tapi kalau kepala desa dan pejabat keliling ke luar kota pakai dana negara, semuanya aman-aman saja. Ini logika yang tidak adil,” katanya.
Razali menyebut program peningkatan kapasitas perangkat desa hanya menjadi pembenaran untuk melakukan perjalanan dinas ke luar daerah, padahal tidak ada urgensi. Ia mempertanyakan mengapa pelatihan tidak digelar di Aceh sendiri.
“Apa Aceh kekurangan hotel dan aula? Kenapa harus ke luar daerah? Itu kan alasan yang dicari-cari. Tujuannya ya jalan-jalan, bukan pelatihan. Rakyat pun sudah tahu permainan ini,” kritiknya.
Tak hanya itu, ia juga menyoroti sikap pemerintah yang seolah menutup telinga terhadap suara media dan masyarakat. Razali menegaskan bahwa isu pemborosan anggaran lewat bimtek ke luar daerah ini bukanlah isu baru, melainkan sudah bertahun-tahun diangkat dalam berbagai laporan media.
“Media sudah berkali-kali memberitakan masalah ini. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada perubahan. Bimtek tetap digelar dengan gaya lama, dengan biaya besar, dan hasil nol. Pemerintah seolah buta dan tuli,” ujar Nyak Li Maop dengan nada getir.
Ia menilai pemerintah telah gagal menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, karena anggaran yang seharusnya digunakan untuk pelayanan publik justru habis untuk kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung.
“Kalau pelatihannya memang bermanfaat, kita dukung. Tapi kalau isinya cuma makan, tidur, selfie, lalu pulang bawa sertifikat, itu bukan pelatihan. Itu plesiran berjubah kegiatan resmi. Ini pelecehan terhadap akal sehat,” tutupnya.
Post a Comment