Soal Ijazah Jokowi, Prabowo Bicara Blak-blakan: Jangan Main Politik Murahan!

JMNpost.com | Jakarta, - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menanggapi maraknya isu mengenai dugaan ijazah palsu yang kembali diarahkan kepada Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Menurutnya, tuduhan tersebut tidak memiliki dasar yang jelas dan seharusnya tidak lagi menjadi perdebatan publik. 6 Mei 2025

Dalam rapat kabinet yang berlangsung di Istana Negara pada Senin (5/5/2025), Prabowo menyampaikan keheranannya atas pihak-pihak yang masih mempertanyakan legalitas pendidikan Jokowi, meski yang bersangkutan telah menyelesaikan dua periode masa jabatan sebagai kepala negara.

"Pak Jokowi sudah memimpin selama sepuluh tahun. Suka atau tidak suka, pencapaian beliau nyata. Mengapa justru sekarang kembali dipersoalkan soal ijazah?" ungkap Prabowo di hadapan jajaran kabinet.

Ia juga menyindir bahwa jika narasi semacam ini terus dikembangkan, bukan tidak mungkin hal serupa diarahkan kepada dirinya. “Nanti saya juga ditanya-tanya soal ijazah,” ujarnya sambil tersenyum.

Lebih jauh, Presiden Prabowo turut meluruskan anggapan bahwa dirinya merupakan ‘presiden boneka’ yang dikendalikan oleh Jokowi. Ia menegaskan bahwa komunikasi antara dirinya dan Presiden sebelumnya hanya sebatas konsultasi yang profesional, bukan bentuk intervensi.

“Saya dibilang presiden boneka, dikendalikan oleh Pak Jokowi, seolah-olah beliau setiap malam menelpon saya. Itu tidak benar,” tegas mantan Menteri Pertahanan tersebut.

Prabowo menyampaikan bahwa dalam berbagai kesempatan, ia memang pernah berkonsultasi dan bertukar pandangan dengan Jokowi. Namun, semua itu dilakukan dalam koridor hubungan yang sehat antara dua pemimpin negara, bukan bentuk pengaruh politik tersembunyi.

“Beliau sepuluh tahun menjabat. Ketika saya meminta waktu untuk berdiskusi, beliau terbuka dan tidak pernah mempersulit,” imbuhnya.

Isu mengenai keaslian ijazah Presiden Jokowi telah beberapa kali mengemuka, terutama menjelang momentum politik tertentu. Namun hingga saat ini, tidak ada bukti hukum yang dapat membuktikan tudingan tersebut. Klarifikasi dari institusi pendidikan terkait pun telah berulang kali diberikan.

Pernyataan Prabowo menjadi penegasan bahwa pemerintah memandang serius penyebaran hoaks dan fitnah politik yang dapat menciptakan polarisasi di tengah masyarakat. Dalam era keterbukaan informasi, ia menilai penting bagi publik untuk mengedepankan fakta dan menjauhi prasangka yang tidak berdasar.