Keuangan "Sekarat" Bupati Aceh Timur Curhat Ke KPK

Ditulis oleh Masri,SP (Penggiat Sosial)

Berdomisili Aceh Timur.

Keresahan hati serta beban yang di pikul di masa periode Pemerintahan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Timur Iskandar Usman Al-Farkaky dan T Zainal Abidin atas kompleksitas persoalan yang dihadapi, terutama kondisi keuangan daerah yang mengalami "sekarat" akibat dampak efisensi dan devisit anggaran, kondisi ini membuat Bupati Aceh Timur seperti sedikit nampak "prustasi".  Hal itu dapat dilihat dari isi curhatan Iskandar Usman Al-Farlaky dalam forum kordinasi KPK yang digelar di Banda Aceh hari Senin (5/05)

Iskandar Usman Alfarlaky mengungkapkan dampak efisinsi Rp 101 milyar yang dipangkas oleh Pemerintah Pusat dari sumber Dana Alokasi Khusus(DAK) tahun 2025, menyebabkan pembangunan infrastruktur mengalami penurunan drastis. Ditambah lagi beban sharing  untuk Dana Desa dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam bentuk Alokasi Dana Gampong sebesar 10 persen sesuai PMK 212.

Selain curhat soal dampak efisiensi anggaran dan kewajiban sharing dana ADG 10 persen, yang sangat membebani keuangan daerah, apalagi jumlah gampong capai 513 Desa di Aceh Timur belum lagi soal tuntutan Siltap perangkat desa yang belum dibayar selama 6 bulan dan sisa tahun 2024. 

Dihadapan Forum dihadiri semua Kepala Daerah,  Iskandar Usman Al Farlaky  juga meminta KPK untuk menyarankan kepada Pemerintah Pusat terkait pengelolaan dana Corporate Social Responbelity (CSR) dan komitmen Participating Interest(PI) PT Medco E&P Malaka yang hingga saat ini belum ada data riil tingkat produksi gas  serta informasi yang jelas itikad dari managemen PT Medco E&P Malaka dalam menjalankan komiten memberikan kesempatan dan peluang daerah untuk penyertaan modal.

Sebenarnya, Forum kordinasi KPK tersebut bukan forum yang tepat menyampaikan hal tersebut, sebab kita mengetehui subtansi dari kegiatan forum kordinasi KPK lebih kepada mendorong pengelolaan keungan negara yang lebih transparan, menghindari penggunaan anggaran dari penyimpangan anggaran agar kepala daerah lebih cermat sehingga tidak terjerat kasus korupsi. Akan tetapi paling tidak melalui forum tersebut atau publik sudah mengetahui kondisi Aceh Timur yang sebenarnya, meskipun hal serupa juga di alami oleh seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia, hanya saja  masalahnya relatif.

Keresahan hati Bupati Aceh Timur tentu hal yang wajar, meski tidak semua memahami kondisi daerah, apalagi masyarakat biasa yang tidak mengikuti perkembangan kekinian,  karena kondisi keuangan yang sekarat, bukan hanya Bupati dan Wakil Bupati frustasi, akan tetapi semua instansi pemerintah baik SKPK (Satuan Kerja Perangkat Kabupaten) maupun sampai tingkat Kecamatan yang ikut frustasi, karena ikut berdampak bahkan informasi akhir -akhir ini dana operasional Camat di pangkas capai 50 persen.

Di satu sisi, Bupati dan Wakil Aceh Timur  mengingankan perubahan sesuai visi, misi dan program kerja serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) yang telah di susun dapat di implimentasikan, serta pelayanan publik  berjalan ektra, hal itu dapat dilihat dari gencarnya sidak yang dilakukan dalam masa kerja 100 hari. Tentu kondisi ini sangat paradoks dengan kondisi keuangan daerah.

Salah satu tolok ukur terjadinya perubahan suatu daerah dilihat dari kebijakan fiskal, pengunaan anggaran secara efektif, efisien dan tepat guna, akan tetapi dengan kondisi keuangan yang sekarat, bagaimana mengatur fiskal, apalagi Kabupaten Aceh Timur terbebani juga  belanja wajib capai 65 persen untuk operasioanal, gaji ASN, tenaga kontrak dan lainnya.

Minimnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat mempengaruhi terhadap keuangan daerah, mengutip ciutan Muslim Agani(Advokat) di laman facebooknya APBK Aceh Timur sebesar Rp.1,8 triliun, TAPK dan DPRK Aceh Timur hanya mengihitungan belanja, tidak pernah menghitung pendapatan, ciutan ini tentu sangat realitis, ketika di hitung pendapatan riil Aceh Timur bisa jadi hanya Rp. 1,2 Triliun. 

Dalam kondisi seperti kepala daerah harus mengambil langkah -langkah strategis untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, penghematan belanja yang tidak begitu penting, menggali potensi seperti sektor pajak dan retribusi, serta harus ada terobosan terobosan baru termasuk mendesak PT Medco E&P.Malaka  untuk menjalankan kewajibannya untuk kemajuan masyarakat Aceh Timur(*)