Jokowi di Persimpangan Jalan Skandal

Pemerhati Politik dan Kebangsaan

By M Rizal Fadillah

JMNpost.com | Rakyat sedang mengetuk pintu istana, bukan dengan amarah membabi buta, melainkan dengan keteguhan menagih janji kejujuran. Janji yang terikat sejak seorang pemimpin disematkan amanah untuk memimpin negeri ini. Namun, jawaban yang datang justru permainan bayang-bayang ijazah. Sebuah lembar kertas yang seharusnya mudah ditunjukkan, kini berubah menjadi teka-teki, terjaga rapat dengan alasan privasi.

Ijazah Presiden Joko Widodo, sebuah dokumen sederhana yang seharusnya menjadi bukti pendidikan, kini menjadi misteri. Bukan karena rakyat haus skandal, tapi karena ketertutupan justru melahirkan kecurigaan. Semakin tersembunyi, semakin banyak pertanyaan. Bareskrim Mabes Polri bahkan harus turun tangan, menggunakan Pasal 263, 264, dan 266 KUHP terkait pemalsuan, serta Pasal 68 UU Sistem Pendidikan Nasional untuk menyelidiki keabsahan dokumen tersebut.

Namun, masalah ini bukan sekadar tentang ijazah. Diplomagate hanyalah salah satu pintu gerbang dari rangkaian skandal yang mengitari Jokowi. Jika benar ijazahnya palsu, itu adalah kejatuhan moral. Jika tidak, maka kebijakan untuk menyembunyikannya sudah menjadi skandal tersendiri.

Nepotisme Berwajah Demokrasi

Di balik hiruk-pikuk Diplomagate, bayang-bayang nepotisme menjulang. Sang putra, Gibran Rakabuming, tiba-tiba melesat menjadi calon wakil presiden. Fenomena ini bukan sekadar ekspresi demokrasi, tapi pengulangan sejarah kekuasaan yang diwariskan. Pasal 22 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) jelas melarang praktik semacam ini. Namun, hukum yang tegas seringkali lentur di hadapan kuasa.

OCCRP-Gate: Aroma Busuk di Kelas Dunia

Bukan hanya soal keluarga, laporan Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) menempatkan Jokowi sebagai salah satu tokoh korup kelas dunia. Sebuah predikat yang lebih memalukan daripada sekadar label politisi. Ini adalah pengakuan internasional atas aroma busuk yang tak bisa ditutupi.

KM 50: Luka yang Tak Pernah Sembuh

Ada pula tragedi KM 50, di mana nyawa anak bangsa melayang tanpa kejelasan. Kasus ini bukan sekadar hitam-putih, tapi darah yang tumpah dan keadilan yang dicederai. Apakah pembantaian ini akan menjadi luka abadi dalam sejarah bangsa? Hanya waktu yang bisa menjawab.

Aguan-Gate: Penjualan Kedaulatan

Pembangunan reklamasi PIK 1 dan PIK 2 tak lebih dari penjualan kedaulatan bangsa. Kepentingan asing merangsek masuk, dan rakyat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Rezim datang dan pergi, namun oligarki tetap kokoh berdiri.

Diplomagate: Pintu Gerbang Skandal

Diplomagate bukan akhir, melainkan awal dari penggalian skandal-skandal lain. Sebuah kesempatan bagi rakyat untuk memahami bahwa kejujuran adalah pondasi dari kepercayaan. Jika kejujuran dirusak, maka kepercayaan akan runtuh dengan sendirinya.

Sejarah akan mencatat, apakah Jokowi memilih menjadi pemimpin yang jujur dan bertanggung jawab, atau menjadi aktor dalam panggung skandal yang tak kunjung usai.