Skandal Lampu Surya? Proyek Rp12 Miliar di SMA Aceh Dikecam Akademisi

JMNpost.com | Banda Aceh, – Rencana Dinas Pendidikan Aceh menggelontorkan anggaran sebesar Rp12 miliar untuk pengadaan lampu tenaga surya di sejumlah SMA menuai sorotan tajam dari kalangan akademisi dan pengamat pendidikan.

Dr. Samsiardi, MA, akademisi sekaligus pengamat pendidikan di Aceh, menilai kebijakan ini mencerminkan kegagalan pemerintah daerah dalam menetapkan skala prioritas pembangunan sektor pendidikan. Menurutnya, di tengah mutu pendidikan Aceh yang masih memprihatinkan, pengadaan lampu dengan anggaran besar dinilai tidak tepat sasaran.

“Ketika mutu pendidikan kita masih jauh tertinggal, menghabiskan Rp12 miliar untuk lampu terasa tidak masuk akal. Ini bukan soal menolak penerangan, tapi soal menempatkan kebutuhan yang paling mendesak sebagai prioritas,” ujar Samsiardi, Jumat (25/4/2025).

Ia menyebut, dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk program-program yang lebih berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pembelajaran, seperti pelatihan guru, pengadaan bahan ajar pendukung STEM, program kursus peningkatan nilai UTBK siswa, bantuan pendidikan bagi siswa yatim, maupun beasiswa untuk siswa miskin di daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).

Samsiardi yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pemantau Pendidikan Aceh (LP2A) mempertanyakan urgensi dan transparansi proyek tersebut. Ia menyebut keputusan ini tidak jauh berbeda dari kebijakan pengadaan tong sampah senilai Rp7 miliar yang sempat menuai kritik publik pada awal tahun 2025.

“Penerangan memang penting, tapi apakah itu yang paling dibutuhkan sekarang? Ketika kesejahteraan guru terabaikan, ruang kelas rusak, siswa tidak punya buku, guru mengajar tanpa alat bantu, lalu kita bicara soal lampu surya belasan miliar. Ini keputusan yang absurd dan mubazir,” tegasnya.

Ia pun mendesak Pemerintah Aceh, khususnya Dinas Pendidikan, agar lebih peka terhadap kondisi pendidikan di akar rumput dan tidak terjebak pada proyek-proyek yang tidak menyentuh substansi pembelajaran.

“Jangan sampai kebijakan pendidikan justru menjauh dari kebutuhan murid dan guru di lapangan. Anggaran bukan sekadar soal habis, tapi harus berdampak,” pungkas Samsiardi.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Martunis, belum memberikan tanggapan atas pertanyaan media terkait urgensi dan dasar pengadaan lampu tenaga surya tersebut.