JMNpost.com | Cilegon – Direktur Operasional PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) Aep Dedi Laksana memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang berkembang mengenai pandangannya terhadap keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kota Cilegon. Dalam pemberitaan yang beredar, Aep Dedi Laksana dituding menyoroti praktik LSM dengan menyalahgunakan peran mereka. Salah satu kutipan yang menjadi perhatian adalah pernyataannya, "yang kami rasakan adalah tentunya tentang LSM-LSM yang berkedok demo, ujung-ujungnya minta pekerjaan."
Menanggapi hal tersebut, Aep Dedi Laksana menjelaskan bahwa kalimat tersebut sebenarnya berasal dari Kapolda Banten dalam forum diskusi yang dihadirinya, dan dirinya hanya menanggapi melalui forum tanya jawab. Ia menegaskan, "Pertama kata 'LSM-LSM yang berkedok demo, ujung-ujungnya minta pekerjaan' itu ucapan Kapolda, kemudian dalam forum diskusi tersebut saya hanya menyikapi perkataan tersebut. Entah apa motivasinya, kutipan tersebut disebarluaskan di beberapa media yang tersebar, padahal tidak ada proses wawancara."
Aep juga menegaskan, "Atas nama pribadi, saya menegaskan bahwa PT KBS tidak bersikap antipati terhadap LSM. Sebaliknya, kami ingin merangkul seluruh stakeholder, termasuk LSM, untuk bersama-sama menjaga iklim investasi dan menciptakan suasana yang kondusif di Cilegon."
Lebih lanjut, Aep Dedi Laksana mengungkapkan bahwa PT KBS sangat menghargai peran penting LSM dalam mengawal pembangunan dan menjaga lingkungan investasi yang sehat. "LSM yang sehat dan kredibel adalah mitra strategis dalam membangun daerah. Kami ingin membangun hubungan yang harmonis dengan semua pihak, termasuk tokoh masyarakat, lingkungan pesantren, dan LSM, agar tercipta suasana kondusif yang membuat investor nyaman berinvestasi di Cilegon," tambahnya.
Aep menegaskan bahwa sikap profesionalisme dan kemampuan dalam bidang masing-masing sangat penting untuk mendukung pembangunan dan iklim investasi yang baik. "Fundamental yang saya maksud bukanlah hal yang buruk. Saya ingin menekankan bahwa yang dimaksud adalah profesionalisme yang dapat mendukung terciptanya iklim investasi yang positif," jelas Aep.
Dalam kesempatan itu, Aep juga menambahkan bahwa pernyataannya terkait "Macet Priok Horor" yang mengarah pada ide pemindahan sebagian aktivitas pelabuhan Tanjung Priok ke Pelabuhan Cigading, disampaikan secara pribadi untuk mendorong pemanfaatan fasilitas dermaga dan rel kereta api yang tersedia. Hal ini, menurutnya, bisa memberikan dampak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Intinya, kami ingin semua stakeholder bergerak bersama. Jika suasana kondusif, maka pembangunan akan terus berjalan dan manfaatnya bisa dirasakan masyarakat luas. Melalui klarifikasi ini, kami berharap tidak ada lagi kesalahpahaman di masyarakat," tutup Aep Dedi Laksana.
Post a Comment