JMNpost.com | Jakarta — Dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan. Bukan hanya soal siapa yang diduga melakukan penyadapan, tetapi juga bagaimana hasil informasi tersebut dikelola, dipindahkan, hingga siapa pihak yang sebenarnya berada di balik operasi tersebut.
Pengamat pertahanan Andi Widjajanto mengungkapkan adanya dugaan pemindahan hasil penyadapan melalui dokumen fisik yang dikirim menggunakan jasa kurir dari Jakarta menuju dua kota yang disamarkan sebagai Kota X dan Kota Y.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi kepada AFU.id pada Selasa (17/11/2026). Ia menyebut hasil penyadapan diduga diunduh menggunakan perangkat USB, kemudian dicetak dan dikirim secara manual untuk menghindari jejak komunikasi digital.
Menurut Andi, pola tersebut justru membuka peluang bagi aparat untuk menelusuri jaringan distribusi dokumen yang diduga berkaitan dengan operasi penyadapan.
"Polanya justru sangat mudah untuk ditelusuri. Saya yakin di pemerintahan, di Bareskrim, di BIN ini sudah terbongkar," ujar Andi sebagaimana dikutip AFU.id.
Namun, pernyataan tersebut menyisakan pertanyaan mendasar. Jika identitas jaringan yang diduga terlibat sudah diketahui aparat, sejauh mana proses pengungkapannya telah berjalan?
Andi juga mengaitkan dugaan operasi tersebut dengan penggunaan infrastruktur Lawful Interception Management System (LIMS). Sistem ini berkaitan dengan pengelolaan intersepsi komunikasi yang dilakukan melalui mekanisme dan kewenangan tertentu.
Ia menilai Kantor Staf Presiden (KSP) tidak memiliki kewenangan maupun perangkat untuk melakukan penyadapan. Andi juga menduga infrastruktur yang digunakan dalam perkara tersebut berasal dari perangkat yang sebelumnya berada di lingkungan kepolisian.
Dalam keterangannya, Andi menggunakan istilah deep state atau negara dalam negara untuk menggambarkan dugaan adanya jaringan yang bekerja di luar mekanisme pemerintahan yang semestinya.
Pernyataan itu tentu membutuhkan pembuktian yang jelas. Sebab, istilah deep state bukan kesimpulan hukum dan tidak bisa dijadikan dasar untuk menetapkan keterlibatan seseorang tanpa dukungan alat bukti.
Persoalan lain yang turut disorot adalah perkembangan penanganan perkara. Andi menilai langkah meredam eskalasi penanganan kasus berkaitan dengan pertimbangan stabilitas politik dan ekonomi nasional menjelang agenda politik penting.
Ia menyebut pemerintah memilih melakukan deeskalasi terlebih dahulu, bukan karena aparat tidak mampu mengidentifikasi pihak yang terlibat.
Jika benar aparat telah memiliki informasi mengenai jaringan yang diduga berada di balik perkara tersebut, publik tentu berhak mengetahui perkembangan penanganannya melalui mekanisme hukum yang berlaku.
Kasus yang menyangkut dugaan penyadapan terhadap kepala negara bukan persoalan kecil. Selain menyentuh keamanan presiden, perkara ini juga menyangkut batas kewenangan lembaga negara, perlindungan informasi strategis, serta akuntabilitas penggunaan perangkat intelijen.
Karena itu, ada sejumlah pertanyaan yang tidak boleh berhenti pada pernyataan seorang pengamat.
Apakah benar hasil penyadapan dicetak dan dikirim melalui kurir? Apakah jejak distribusi dokumen tersebut sudah ditemukan penyidik? Apakah BIN telah mengidentifikasi jaringan yang diduga terlibat? Dan yang paling penting, bagaimana perkembangan proses hukum terhadap pihak-pihak yang disebut dalam perkara ini?
Hingga informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini disampaikan, belum terdapat keterangan resmi BIN maupun Bareskrim yang dapat mengonfirmasi secara independen seluruh klaim tersebut.
Publik tidak cukup hanya disuguhi dugaan bahwa dalang utama sudah diketahui. Yang dibutuhkan adalah penjelasan resmi, transparansi proses hukum, dan pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, dalam negara hukum, sebesar apa pun dugaan yang muncul, kebenaran tetap harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan sekadar keyakinan atau pernyataan.
Post a Comment