.jpg)
Kepala BGN Sudaryono sebelumnya menyampaikan bahwa MBG pada dasarnya merupakan program penyediaan makanan bergizi, bukan sekadar makanan enak. Namun, ia juga menyebut bahwa apabila makanan bergizi tersebut sekaligus enak, tentu akan menjadi sesuatu yang lebih baik.
Pernyataan tersebut kemudian dipertanyakan oleh sejumlah pihak yang melihat kondisi di lapangan. Sebab, makanan bergizi tetap membutuhkan penerimaan dari anak-anak yang menjadi penerima manfaat. Jika makanan tidak disukai, kemudian tidak dihabiskan, maka kandungan gizi yang sudah dihitung tidak akan memberikan manfaat sebagaimana tujuan program.
“Menurut saya, jangan sampai persoalan gizi hanya dihitung dari nasi, lauk, telur, ikan dan buah. Anak-anak yang menerima makanan itu bukan makan angka di tabel. Mereka makan makanan yang ada di depan mereka. Kalau rasanya tidak enak lalu tidak dimakan, gizinya juga tidak masuk,” ujar seorang pemerhati pelaksanaan MBG kepada JMNpost.com.
Menurutnya, anak-anak dari keluarga kurang mampu bukan berarti selama ini tidak pernah makan makanan bergizi. Nasi dengan ikan, ayam, telur, tempe, tahu maupun buah merupakan makanan yang juga sudah biasa dikonsumsi masyarakat.
“Kalau hanya nasi putih, ikan atau ayam, telur dan buah, apakah itu sesuatu yang sama sekali belum pernah dimakan anak-anak miskin? Di Aceh, makanan seperti itu sudah biasa. Yang seharusnya diberikan negara adalah makanan yang bergizi sekaligus enak, sehingga anak-anak kurang mampu juga punya kesempatan menikmati makanan yang baik,” katanya.
Ia menilai program MBG semestinya menjadi salah satu upaya pemerintah menghadirkan kesetaraan bagi anak-anak. Menurutnya, jangan sampai karena sasaran program berasal dari keluarga kurang mampu, persoalan rasa kemudian dianggap tidak penting.
“Anak-anak miskin juga punya selera. Mereka juga ingin makan enak. Kalau anak dari keluarga mampu bisa mendapatkan makanan yang enak, kenapa anak kurang mampu yang mendapatkan program negara justru harus menerima makanan yang penting bergizi, sementara soal rasa dianggap belakangan?” ujarnya.
Kritik tersebut juga menyentuh pengelolaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), termasuk persoalan kompetensi juru masak atau chef. Menurutnya, sertifikat memang penting, tetapi tidak semestinya menjadi satu-satunya ukuran kemampuan seseorang dalam mengolah makanan.
“Chef itu bukan hanya soal sertifikat. Yang paling penting adalah kemampuan memasaknya. Dia harus mampu memasak dengan benar, menjaga kebersihan, memahami keamanan pangan dan menghasilkan makanan yang bisa diterima anak-anak,” katanya.
Namun, informasi mengenai adanya chef yang memperoleh sertifikat melalui pembayaran kepada pihak tertentu, sebagaimana menjadi dugaan yang beredar, perlu dibuktikan dengan dokumen dan keterangan yang dapat dipertanggungjawabkan. Karena itu, BGN dinilai perlu memastikan sistem sertifikasi yang digunakan benar-benar mencerminkan kompetensi.
Kritik mengenai standar dapur juga menjadi perhatian di Aceh Timur. Jika masih terdapat SPPG yang belum memenuhi persyaratan tertentu, termasuk Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), BGN diminta terbuka mengenai status masing-masing dapur.
Hal tersebut relevan karena BGN sendiri pada Agustus lalu menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan prioritas sebelum berbicara mengenai kandungan gizi. BGN juga menyebut SLHS sebagai bagian dari penguatan sistem keamanan pangan MBG.
Bahkan pada September 2026, BGN menyatakan kepatuhan terhadap SOP menjadi perhatian utama dalam evaluasi pelaksanaan MBG. Kepala BGN Sudaryono menyebut sekitar 80–90 persen kasus yang dievaluasi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP.
Karena itu, menurut pemerhati tersebut, persoalan MBG seharusnya tidak berhenti pada berapa banyak makanan yang diproduksi dan didistribusikan.
“Jangan hanya dihitung berapa kotak yang keluar dari dapur. Hitung juga berapa yang benar-benar dimakan anak. Kalau banyak tersisa karena tidak enak, berarti ada sesuatu yang harus dievaluasi,” tegasnya.
Persoalan makanan yang tidak habis dikonsumsi siswa juga menjadi perhatian. JMNpost.com menerima informasi mengenai makanan sisa yang disebut dikumpulkan kembali ke dapur SPPG dan kemudian dimanfaatkan atau dijual kepada pihak tertentu, termasuk peternak. Informasi tersebut perlu diverifikasi dan diklarifikasi kepada pengelola SPPG maupun BGN sebelum dapat dinyatakan sebagai fakta.
Namun, jika praktik tersebut benar terjadi, mekanisme pengelolaan makanan sisa perlu dijelaskan secara terbuka. Sebab makanan tersebut disediakan melalui program pemerintah dan menggunakan anggaran negara.
Di sisi lain, BGN sendiri saat ini telah menyediakan mekanisme pemantauan publik melalui Radar MBG. Melalui sistem tersebut masyarakat dapat melihat sekolah penerima, menu, kandungan gizi, foto makanan dan SPPG yang memproduksinya. BGN menyatakan keterbukaan tersebut ditujukan untuk memperkuat pengawasan sekaligus mendorong perbaikan kualitas layanan.
Dengan demikian, kritik terhadap MBG seharusnya tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap program. Justru program dengan sasaran anak-anak dan menggunakan anggaran negara membutuhkan pengawasan yang semakin kuat.
“Gizi itu penting. Tetapi rasa juga penting. Jangan dipertentangkan. Kalau bisa bergizi dan enak, kenapa tidak dibuat seperti itu? Jangan sampai makanan sudah dihitung gizinya, tetapi anak tidak mau makan. Kalau tidak dimakan, siapa yang rugi? Anak rugi, pemerintah juga rugi karena makanan dan anggaran menjadi sia-sia,” ujarnya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MBG bukan hanya makanan sampai di sekolah. BGN sendiri menegaskan bahwa program tersebut tidak cukup dinilai dari jumlah makanan yang didistribusikan, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi penerima manfaat.
Karena itu, makanan yang bergizi seharusnya tidak berhenti sebagai angka dalam tabel. Ia harus benar-benar dimakan oleh anak-anak yang menjadi sasaran program.
Bergizi penting. Enak juga penting. Dan keduanya semestinya tidak perlu dipilih salah satu.
Post a Comment