Terungkap! Ini yang Dipersoalkan Kader Saat Pelantikan Haji Maop

JMNpost.com | Aceh Timur, - Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Aceh (PA) Kabupaten Aceh Timur di Hotel Royal Idi, Kamis (25/6/2026), berlangsung di tengah aksi protes sejumlah kader dan Panglima Sagoe yang mempertanyakan mekanisme pembentukan kepengurusan baru.

Azhari M. Nur atau yang akrab disapa Haji Maop dijadwalkan dilantik sebagai Ketua DPW Partai Aceh Aceh Timur bersama jajaran pengurus lainnya. Namun sebelum prosesi pelantikan dimulai, sejumlah kader dan Panglima Sagoe mendatangi lokasi acara untuk meminta penjelasan terkait proses penetapan kepengurusan.

Mereka menilai penunjukan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW PA Aceh Timur tidak melalui mekanisme Musyawarah Wilayah (Muswil) sebagaimana yang mereka pahami dalam tata kelola organisasi partai.

Situasi sempat memanas ketika Sekretaris DPP Partai Aceh, Aiyub Abbas atau Abuwa, tiba di lokasi acara. Sejumlah kader yang menyampaikan keberatan menghadang rombongan sebelum memasuki area pelantikan. Ketegangan sempat terjadi dan diwarnai aksi saling dorong antar sesama kader.

Akibat kondisi tersebut, Abuwa bersama Fungsionaris DPP Partai Aceh, Darwis Jeunieb, sempat tertahan di luar area hotel. Setelah aparat kepolisian melakukan pengamanan, keduanya akhirnya dapat memasuki lokasi acara.

Prosesi pelantikan juga sempat tertunda karena berlangsung dialog antara pengurus pusat, pengurus daerah, Panglima Sagoe, dan kader yang menyampaikan penolakan terhadap susunan kepengurusan yang akan dilantik.

Salah seorang kader Partai Aceh dari wilayah Simpang Ulim, Muhammad Fadhil, menegaskan bahwa kehadiran mereka bukan untuk mengganggu jalannya acara, melainkan meminta penjelasan mengenai dasar penetapan kepengurusan tersebut.

“Di sini kita semua PA, tidak ada yang ingin mengganggu acara ini, namun kami ingin mempertanyakan apa dasar hukum atau aturan yang dipakai untuk melantik pengurus ini. Untuk apa ada AD/ART partai jika tidak dijalankan. Kalau caranya hanya melalui sistem penunjukan sepihak, berarti tidak ada lagi suara kami di daerah ini,” ujar Muhammad Fadhil saat dialog berlangsung, Kamis (25/6/2026).

Menanggapi keberatan tersebut, Haji Maop meminta seluruh kader tetap menjaga persatuan dan menghormati keputusan pimpinan partai. Ia juga meminta agar dirinya diberikan kesempatan untuk menjalankan amanah yang telah diberikan.

“Kita di sini sama-sama, jangan halangi hak politik saya. Beri saya kesempatan dulu. Jika setelah memimpin nanti ada kesalahan silakan dievaluasi. Kita ingin PA lebih baik, sesama kader harus rukun, dan saya siap dievaluasi apabila terdapat kesalahan,” kata Haji Maop.

Sementara itu, Darwis Jeunieb berupaya menenangkan suasana dan mengajak seluruh kader menjaga kekompakan partai. Menurutnya, penunjukan Ketua DPW merupakan keputusan pimpinan tertinggi Partai Aceh, Muzakir Manaf atau Mualem.

“Kalau sesama kita begini, kita akan hancur ke depannya. Mari beri kesempatan kepada dia untuk memimpin. Ini keputusan panglima kita. Maop juga kader PA, apa salahnya memberi kesempatan,” ujar Darwis Jeunieb.

Setelah berlangsung perdebatan dan dialog cukup panjang, para pihak akhirnya mencapai kesepakatan. Pelantikan hanya dilakukan terhadap Ketua, Sekretaris, dan Bendahara DPW Partai Aceh Aceh Timur, sementara susunan kepengurusan lainnya akan dibahas lebih lanjut melalui mekanisme musyawarah.

Berdasarkan kesepakatan tersebut, Azhari M. Nur (Haji Maop) resmi dilantik sebagai Ketua DPW Partai Aceh Aceh Timur. Bersama dirinya turut dilantik Iskandar Midsen sebagai Sekretaris DPW dan M. Yusuf atau Pang Ucok sebagai Bendahara DPW.

Setelah prosesi pelantikan selesai dilaksanakan, para kader yang sebelumnya menyampaikan keberatan membubarkan diri dengan tertib dan situasi kembali kondusif.

Post a Comment

Previous Post Next Post