Petani Aceh Kritik Kebijakan BGN, Produk Lokal Terancam Tersingkir dari MBG

JMNpost.com | Aceh, — Kalangan petani di Aceh melontarkan kritik keras terhadap kebijakan terbaru Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai berpotensi mengurangi pemanfaatan hasil pertanian lokal dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan semangat Presiden yang menginginkan MBG menjadi penggerak ekonomi rakyat, bukan sekadar program penyediaan makanan bergizi.

Menurut petani, sejak awal MBG dipromosikan sebagai program yang mampu menghidupkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, UMKM hingga membuka lapangan pekerjaan di daerah. Namun, munculnya sejumlah ketentuan terkait bahan pangan dinilai justru berpotensi mempersempit ruang bagi produk lokal untuk masuk ke dapur MBG.

"Kami mempertanyakan arah kebijakan BGN. Jangan sampai program yang seharusnya menghidupkan ekonomi rakyat justru membuat petani kehilangan pasar. Kalau seperti ini, siapa yang menikmati perputaran uang dari Program MBG?" ujar salah seorang perwakilan petani di Aceh, Sabtu (27/6/2026).

Petani menilai BGN tidak boleh hanya berorientasi pada aspek teknis dan sterilitas dapur, sementara dampak ekonomi terhadap masyarakat diabaikan. Menurut mereka, keamanan pangan memang wajib dijaga, tetapi kebijakan juga harus mempertimbangkan keberlangsungan hidup petani, nelayan, peternak, pelaku UMKM dan ibu rumah tangga yang selama ini diharapkan menjadi bagian dari rantai pasok MBG.

Mereka mencontohkan, apabila dapur MBG diwajibkan menyediakan jenis buah yang tidak diproduksi secara luas di Aceh, seperti apel atau pir, maka pengelola dapur berpotensi harus membeli pasokan dari luar daerah. Akibatnya, perputaran ekonomi justru mengalir ke luar Aceh, sementara buah-buahan lokal tidak terserap.

"Kalau dapur harus belanja buah dari luar daerah, petani Aceh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Padahal daerah ini memiliki banyak komoditas lokal yang layak diberdayakan. Sangat disayangkan jika kesempatan itu hilang akibat kebijakan yang tidak mempertimbangkan kondisi di daerah," katanya.

Petani juga mengingatkan bahwa apabila hasil pertanian dan hasil perikanan lokal tidak lagi menjadi prioritas, maka dampaknya tidak hanya dirasakan petani. Nelayan, peternak, pedagang, UMKM, hingga pekerja di dapur MBG juga berpotensi kehilangan sumber penghasilan.

"Kami meminta Kepala BGN mengevaluasi kembali kebijakan yang berpotensi mematikan ekonomi masyarakat. Jangan sampai tujuan besar Presiden untuk menggerakkan ekonomi kerakyatan melalui Program MBG berubah menjadi sekadar program distribusi makanan. MBG harus menjadi program yang mengenyangkan anak-anak sekaligus menyejahterakan petani, nelayan, peternak, UMKM, dan masyarakat di daerah," tegasnya.

Petani berharap BGN membuka ruang dialog dengan pemerintah daerah, pelaku pertanian, nelayan, serta pengelola dapur sebelum menetapkan kebijakan yang berdampak terhadap rantai pasok pangan. Mereka menegaskan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari kualitas gizi yang diterima anak-anak, tetapi juga dari sejauh mana program tersebut mampu menggerakkan ekonomi rakyat sebagaimana visi yang disampaikan Presiden.