JMNpost.com | Medan - LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) menggelar peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-21 yang dirangkai dengan Pra Musyawarah Nasional (Pra Munas) di Hotel Danau Toba, Medan, Sumatera Utara, pada 19–21 Juni 2026.
Kegiatan yang mengusung tema “Pengabdian untuk Negeri” tersebut dihadiri pengurus LIRA dari berbagai daerah di Indonesia, unsur pemerintah, akademisi, serta tokoh antikorupsi. Acara ini juga menjadi momentum peluncuran saluran Prabowo-Gibran dengan semangat gerakan antikorupsi melalui slogan “Anti Korupsi, Bersama Rakyat, Awasi, Laporkan, Lawan Korupsi”.
Presiden LSM LIRA, M. Yusuf Rizal, menegaskan bahwa organisasi yang dipimpinnya akan terus berada di garis depan dalam mengawal kepentingan masyarakat dan mengawasi jalannya pemerintahan.
“Selama 21 tahun LIRA hadir sebagai mitra kritis pemerintah sekaligus corong masyarakat. Kami ingin memastikan semangat pemberantasan korupsi tidak hanya menjadi slogan, tetapi diwujudkan melalui pengawasan yang nyata dan partisipasi aktif rakyat,” kata M. Yusuf Rizal saat diwawancarai di sela kegiatan, Sabtu (20/6/2026). di Aula Hotel Danau Toba Medan
Menurutnya, pelaksanaan Pra Munas menjadi forum strategis untuk memperkuat konsolidasi organisasi sekaligus menyusun langkah-langkah konkret dalam mendukung agenda pemberantasan korupsi di berbagai daerah.
Wakil Presiden LSM LIRA, Evie Maisarah, yang juga Ketua Umum Kita Indonesia Prabu (KIPRA), menilai keterlibatan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan pemerintahan yang bersih dan transparan.
“Pemberantasan korupsi tidak bisa hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum. Masyarakat harus berani mengawasi, melaporkan, dan ikut menjaga agar tata kelola pemerintahan berjalan sesuai aturan,” ujar Evie Maisarah.
Sementara itu, mantan pimpinan KPK periode 2007–2011, Prof. Dr. Haryano Umar, mengingatkan pentingnya membangun budaya antikorupsi sejak dini agar upaya pencegahan dapat berjalan efektif.
“Pencegahan harus menjadi fokus utama. Ketika sistem pengawasan berjalan baik dan masyarakat memiliki kesadaran antikorupsi yang kuat, ruang terjadinya korupsi akan semakin sempit,” kata Haryano Umar.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumatera Utara, Dr. Erwin Harahap, yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan apresiasinya terhadap peran organisasi masyarakat dalam mendukung pengawasan publik.
“Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil sangat diperlukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.
Rapat Paripurna yang menjadi agenda utama kegiatan disebut bertujuan memperkuat komitmen bersama antara LIRA dan pemerintah dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan.
Dengan mengusung slogan “Mendengar, Melihat, Berbuat”, LIRA menegaskan komitmennya untuk terus menjadi wadah aspirasi rakyat sekaligus mitra pengawasan publik dalam mewujudkan Indonesia yang bersih dari praktik korupsi.
Post a Comment