Ketum PWDPI Soroti Ketimpangan: Pers Pilar Demokrasi yang Belum Disejahterakan

JMNpost.com | Bandar Lampung, – Ketua Umum , , melontarkan kritik tajam terhadap minimnya perhatian negara terhadap kesejahteraan insan pers di Indonesia.

Dalam pernyataannya di Sekretariat Bersama DPP PWDPI, Kamis (14/5/2026), Nurullah menilai pers selama ini selalu ditempatkan sebagai garda terdepan menjaga demokrasi, mengawasi jalannya pemerintahan, hingga menjadi penyambung suara rakyat. Namun di sisi lain, banyak wartawan justru masih hidup dalam ketidakpastian ekonomi.

“Pers dituntut independen, kritis, dan berani mengawasi kekuasaan. Tapi realitanya, masih banyak wartawan yang harus berjuang sendiri untuk bertahan hidup. Ini fakta yang tidak boleh terus ditutup-tutupi,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan kesejahteraan wartawan bukan sekadar urusan pendapatan pribadi, melainkan menyangkut kualitas dan kehormatan dunia pers itu sendiri. Ia menilai, selama persoalan dasar tersebut tidak disentuh secara serius, maka berbagai persoalan di tubuh pers akan terus bermunculan.

Nurullah juga menyoroti munculnya oknum yang diduga menyalahgunakan profesi wartawan demi kepentingan tertentu. Namun ia mengingatkan, persoalan itu tidak bisa dilihat secara hitam putih tanpa membahas akar persoalan yang lebih mendasar.

“Ketika profesi dituntut menjaga integritas, maka kesejahteraan juga harus dipikirkan. Karena tekanan ekonomi sering menjadi pintu lahirnya penyimpangan,” ujarnya.

Ia menegaskan, perjuangan yang dibawa PWDPI bukan untuk membuat pers bergantung pada kekuasaan, melainkan mendorong lahirnya ekosistem pers yang lebih sehat, profesional, dan bermartabat.

“Pers harus tetap independen dan tidak boleh tunduk kepada kepentingan mana pun. Tetapi negara juga jangan hanya menikmati fungsi kontrol pers, sementara nasib wartawannya dibiarkan berjalan sendiri,” katanya lagi.

Dalam keterangannya, Nurullah memastikan seluruh perjuangan organisasi tetap berpijak pada dan kode etik jurnalistik.

Ia berharap pemerintah pusat maupun daerah mulai memandang kesejahteraan insan pers sebagai bagian penting dalam memperkuat demokrasi dan keterbukaan informasi publik di Indonesia.

“Jangan hanya meminta pers menjaga demokrasi, tetapi kesejahteraan wartawan diabaikan. Pers yang kuat lahir dari wartawan yang juga dihargai secara manusiawi,” pungkasnya.

Editor : Fahmi