Ujian Banjir Aceh: Alam Rusak, Informasi Dibungkam?

Opini:

Oleh: Rusydi

Bagi masyarakat Aceh yang religius, banjir bukan sekadar peristiwa alam. Ia kerap dimaknai sebagai ujian dari Allah, teguran, peringatan, atau cara Tuhan menguji kesabaran dan solidaritas manusia. Tafsir ini sah, bahkan mulia, jika ujungnya adalah introspeksi dan perbaikan diri. Namun persoalan menjadi rumit ketika narasi “ujian” berhenti pada doa, tanpa keberanian menelusuri sebab-sebab kerusakan yang diciptakan manusia sendiri.

Dalam ajaran Islam, sangat jelas bahwa Allah melarang kerusakan di muka bumi. Maka ketika banjir berulang, hutan gundul, daerah aliran sungai rusak, dan izin-izin pengelolaan lahan terus mengalir kepada segelintir elite, sulit rasanya memisahkan bencana dari kebijakan. Di titik ini, banjir bukan lagi semata takdir, melainkan konsekuensi dari pilihan-pilihan manusia yang memiliki kuasa.

Aceh dan Sumatra secara umum menyimpan ironi besar. Di satu sisi, rakyat kecil kerap dituding sebagai perusak lingkungan. Di sisi lain, ribuan hektare lahan justru berada di tangan para pemegang modal dan petinggi—bahkan tidak sedikit yang terhubung dengan kekuasaan nasional. Ketika banjir datang, yang kehilangan rumah dan harta benda adalah rakyat biasa. Sementara pemilik konsesi sering kali luput dari sorotan.

Namun krisis Aceh hari ini tidak berhenti pada banjir dan hutan gundul. Ada gejala lain yang tak kalah mengkhawatirkan: sunyi informasi. Listrik padam di banyak tempat, jaringan internet tidak stabil, dan arus kabar dari lapangan tersendat. Secara teknis, ini mungkin bisa dijelaskan sebagai dampak bencana. Tetapi ketika situasi darurat berlangsung lama tanpa penjelasan terbuka dan berkala, kecurigaan publik menjadi sesuatu yang wajar, bukan subversif.

Dalam konteks inilah peristiwa yang menimpa jurnalis Kompas TV Aceh, Davi Abdullah, menjadi sangat penting untuk direnungkan bersama. Berdasarkan pernyataan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Aceh, terjadi dugaan perampasan dan penghapusan karya jurnalistik saat peliputan di Posko Terpadu Penanganan Bencana di Lanud Sultan Iskandar Muda. Kejadian ini bukan persoalan personal, melainkan menyangkut prinsip dasar kebebasan pers.

Yang patut digarisbawahi, peristiwa tersebut terjadi di tengah bencana. Dalam situasi seperti ini, jurnalis seharusnya dipandang sebagai mitra kemanusiaan, penyambung informasi antara negara dan rakyat. Kamera bukan ancaman, rekaman bukan musuh. Justru transparansi adalah fondasi kepercayaan publik.

Kekhawatiran publik semakin besar karena yang terekam bukanlah hal sepele: keberadaan warga negara asing, ketegangan terkait dokumen, dan keterlibatan sejumlah pihak yang mengaku memiliki afiliasi resmi. Semua itu adalah fakta lapangan yang secara jurnalistik sah untuk diliput. Jika memang tidak ada yang bermasalah, maka tidak ada alasan untuk menghapus rekaman wartawan.

Di Aceh, sejarah membuat masyarakat sangat sensitif terhadap pembatasan informasi. Luka masa lalu belum sepenuhnya sembuh. Karena itu, setiap tindakan yang berpotensi membungkam kerja jurnalistik akan selalu dibaca dalam kacamata trauma kolektif. Bukan untuk menyalahkan institusi, tetapi untuk mengingatkan bahwa kepercayaan publik adalah sesuatu yang rapuh.

Banjir hari ini memperlihatkan satu hal penting: kerusakan alam dan kerusakan kepercayaan berjalan beriringan. Ketika hutan digunduli, air kehilangan jalannya. Ketika informasi dibatasi, publik kehilangan pegangan. Dalam kondisi seperti ini, spekulasi tumbuh subur, bukan karena rakyat gemar curiga, tetapi karena ruang penjelasan ditutup rapat.

Opini ini tidak dimaksudkan untuk menuduh siapa pun. Ia lahir dari kegelisahan sebagai orang Aceh yang percaya bahwa iman, akal sehat, dan keadilan harus berjalan seiring. Menyebut banjir sebagai ujian dari Allah tidak boleh menjadi alasan untuk menutup mata dari dosa-dosa ekologis. Mengatasnamakan keamanan tidak boleh menjadi dalih untuk menghalangi kerja pers.

Aceh membutuhkan lebih dari sekadar bantuan logistik. Ia membutuhkan keberanian moral untuk membuka data lingkungan, menata ulang izin-izin lahan, dan menjamin kebebasan pers di situasi krisis. Negara hadir bukan dengan membungkam, melainkan dengan menjelaskan. Aparat kuat bukan karena menutup kamera, tetapi karena berani diawasi.

Jika banjir ini adalah ujian, maka ujian itu tidak hanya ditujukan kepada rakyat kecil. Ia juga ditujukan kepada para pemegang kuasa: apakah memilih transparansi atau kecurigaan, keadilan atau pembiaran, cahaya atau gelapnya informasi.

Aceh sedang diuji di banyak arah. Dan seperti semua ujian, jawabannya bukan pada penyangkalan, melainkan pada kejujuran dan tanggung jawab bersama.