Ketika Ketua Mengejar Sorotan, Rakyat Mengejar Harapan

Opini

Ditulis Oleh: Rusydi

(Sidak hanyalah satu bagian kecil dari tugas Bupati)

Seorang kepala daerah yang visioner seharusnya memiliki visi pembangunan yang berorientasi pada masyarakat dan bertumpu pada strategi memaksimalkan potensi lokal—pertanian, pariwisata, UMKM, perikanan, dan sektor ekonomi rakyat lainnya. Fokus akhirnya hanya satu: meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui target yang jelas dan terukur, seperti penurunan kemiskinan, peningkatan PAD, serta perbaikan infrastruktur. Karena itu visi pembangunan harus dikomunikasikan secara konsisten kepada seluruh OPD agar dinas-­dinas bergerak searah, bukan berjalan sendiri‐sendiri.

Pemimpin yang berhasil bukan hanya memberi instruksi, tetapi memberikan teladan. Keteladanan itu tercermin dalam disiplin waktu, transparansi, antikorupsi, serta kepedulian kepada masyarakat kecil. Jika kepala daerah mau turun langsung ke lapangan, melihat persoalan dengan mata kepala sendiri, etos kerja perangkat di bawahnya otomatis terangkat. Pemimpin yang menjadi role model akan menghasilkan organisasi yang lebih efektif.

Tugas berikutnya adalah membangun manajemen kinerja ASN yang tegas dan adil. Penetapan Target Kinerja (SKP) harus realistis dan terukur: setiap dinas perlu memiliki target tahunan, program prioritas, dan indikator keberhasilan yang jelas. Pembinaan ASN perlu berbasis reward and punishment—yang berprestasi diberi penghargaan atau peningkatan kapasitas, sementara yang tidak optimal dibina, dievaluasi, atau dimutasi sesuai aturan. Disiplin birokrasi lahir dari sistem yang tegas, bukan sekadar himbauan moral.

Dalam konteks pemerintahan modern, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci. Digitalisasi perizinan, keterbukaan pengelolaan anggaran, penguatan pengawasan internal BPKP/Inspektorat, serta penggunaan data dalam pengambilan keputusan adalah langkah yang semakin dibutuhkan. Transparansi bukan sekadar tuntutan publik, tetapi fondasi untuk membangun kepercayaan dan memperbaiki tata kelola daerah.

Seorang bupati juga harus memahami kekuatan daerahnya. Penggerakan sektor unggulan, perkebunan, pertanian modern, perikanan, peternakan, UMKM, industri rumah tangga, pariwisata alam dan budaya—akan mengangkat ekonomi masyarakat secara langsung. Jika potensi lokal digarap dengan serius, lapangan pekerjaan bertambah, angka kemiskinan menurun, ekonomi bergerak, dan kualitas pendidikan perlahan terangkat.

Pelayanan publik yang cepat dan pro rakyat menjadi instrumen penting lain. Kemudahan izin usaha, pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik, bantuan sosial yang tepat sasaran, perbaikan infrastruktur jalan, irigasi, pasar, dan program pemberdayaan pemuda serta perempuan adalah contoh layanan dasar yang langsung menyentuh ekonomi masyarakat. Ketika pelayanan publik lancar, aktivitas ekonomi mengikuti.

Partisipasi publik juga wajib dibuka seluas­-luasnya. Mendengar masukan tokoh masyarakat, petani, pemuda, dan nelayan, membangun forum dialog di desa, serta melibatkan masyarakat dalam musrenbang akan menjadikan kebijakan lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan nyata masyarakat. Pemerintahan yang baik bukan hanya bekerja untuk rakyat, tetapi bersama rakyat.

Ruang fiskal daerah perlu diarahkan pada sektor utama pembangunan: infrastruktur dasar, perluasan lapangan kerja, pendidikan dan kesehatan, penguatan ekonomi rakyat, dan perbaikan pelayanan publik. Anggaran tidak boleh terkuras untuk perjalanan dinas atau proyek yang tidak berdampak besar bagi masyarakat. Ketepatan skala prioritas adalah kunci percepatan pembangunan.

Selain itu, sinergitas dengan pemerintah pusat, sektor swasta, dan berbagai elemen lainnya sangat diperlukan. Konsolidasi dan rekonsiliasi politik akan menciptakan stabilitas daerah, menarik investor, serta membuka peluang pembangunan baru. Kolaborasi dengan kementerian dan optimalisasi dana pusat seperti DAK, DID, DBH, dan Otsus akan memperluas ruang fiskal daerah.

Namun, prasyarat utama dari semua itu adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembinaan ASN harus berpedoman pada aturan yang telah mengatur pelatihan kompetensi, sertifikasi, dan pemetaan talenta. Sementara untuk masyarakat, pelatihan kewirausahaan, sekolah vokasi, digital marketing, pertanian modern, dan berbagai life skill sesuai potensi daerah akan membangun pondasi ekonomi yang lebih kuat. SDM yang baik akan mendorong ekonomi yang kuat.

Pada akhirnya, daerah membutuhkan kehadiran pemimpin yang visioner, teladan, transparan, serta mampu menggerakkan ASN dan masyarakat. Dengan kebijakan yang tepat sasaran, pengelolaan anggaran yang fokus pada rakyat, serta keseriusan mengangkat potensi daerah, kesejahteraan masyarakat bukan hanya menjadi slogan, tetapi hasil yang benar-­benar terasa.

Sebagai masyarakat, kita perlu lebih jeli menilai setiap gerak pembangunan, bukan hanya terpukau oleh konten atau sorotan kamera. Pembangunan yang baik selalu terlihat dari hasilnya, bukan dari viralnya. Dan bagi siapa pun yang memegang amanah jabatan publik, semoga tulisan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan sejati dimulai dari visi yang jelas, keteladanan yang kuat, dan keberanian memprioritaskan kepentingan rakyat di atas segala hal.