Roky Eks Bupati Aceh Timur Resmi Duduk di Dewan Ekonomi Aceh

JMNpost.com | Banda Aceh, – Gubernur Aceh, Muzakir Manaf, resmi melantik Dewan Ekonomi Aceh (DEA) di Anjong Mon Mata, Kompleks Meuligoe Gubernur Aceh, Kamis malam, 9/10/2025. Pembentukan dewan ini dimaksudkan untuk memperkuat arah kebijakan ekonomi daerah berbasis pengetahuan dan kolaborasi lintas sektor.

Mereka yang dilantik di antaranya Prof Marwan, Prof Mujiburrahman, Prof Herman Fithra, Prof Ishak Hasan, Prof Wildan, Prof Hamdani, Dr Adnan, Prof Raja Masbar, Prof Teuku A. Sanny, Rustam Effendi, Ismail Rasyid, Prof Mirza Tabrani, Nurlis Effendi, Marwansyah, H.Hasballah bin H. M. Thaib, (Roky) Mahdi Al Haris, Teuku Ali Devi, dan Abdul Jalil.

Dalam sambutannya, Gubernur Muzakir Manaf  mengatakan pembentukan Dewan Ekonomi Aceh merupakan langkah strategis Pemerintah Aceh untuk memperkuat kebijakan pembangunan yang berbasis data dan analisis akademik.

“Dewan ini menjadi mitra Pemerintah Aceh dalam merumuskan dan mengawal kebijakan ekonomi berbasis data. Kehadiran para pakar di dalamnya mencerminkan semangat baru yang akan menjadi modal dalam memajukan Aceh,” kata Mualem.

Ia menambahkan, potensi besar Aceh di sektor pertanian dan perkebunan perlu dimaksimalkan untuk membuka lapangan kerja dan menekan angka kemiskinan. 

“Ini tanggung jawab kita bersama agar Aceh menjadi maju sebagaimana harapan kita semua, sejalan dengan arahan Presiden untuk memperkuat ketahanan pangan nasional,” ujarnya.

Usai pelantikan, Hasballah bin M. Thaib yang turut dilantik sebagai anggota Dewan Ekonomi Aceh menyampaikan komitmennya untuk berkontribusi nyata dalam penyusunan kebijakan ekonomi yang berpihak pada masyarakat.

“Kita tidak boleh hanya bicara teori ekonomi. Tugas kita memastikan kebijakan bisa dirasakan rakyat di kebun, di sawah, dan di pasar,” ujar Roky, pada Kamis malam, 9/10/2025.

Dewan Ekonomi Aceh diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam menyusun analisis ekonomi berbasis data untuk pengentasan kemiskinan dan pengangguran, memberi rekomendasi kebijakan fiskal dan investasi, serta menentukan arah sektor unggulan daerah. Selain itu, dewan juga diharapkan dapat mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital, serta memastikan kebijakan ekonomi daerah berjalan efektif dan berkelanjutan.

Acara pelantikan turut dihadiri anggota DPR RI asal Aceh, unsur Forkopimda, pimpinan instansi vertikal, perbankan, perusahaan, BUMN dan BUMD, lembaga ekonomi dan keuangan, serta para kepala SKPA terkait.