Camat Langkahan, T Reza Ichwan, membenarkan bahwa penetapan tapal batas dilakukan pada Rabu, 6 Agustus 2025, dengan turun langsungnya Tim Penegasan Tapal Batas Kabupaten bersama Bappeda Aceh Utara, Muspika Langkahan, anggota DPRK, serta para perangkat desa dari kedua belah pihak.
“Alhamdulillah, dari pilar satu hingga pilar sepuluh, kedua desa sudah sepakat. Meskipun sempat terjadi perdebatan di pilar satu dan dua yang berada di alur sungai, namun semuanya bisa diselesaikan dengan musyawarah,” ujar Reza Ichwan kepada JMNpost.com.
Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, termasuk tokoh masyarakat dan anggota DPRK Aceh Utara yang terus mendorong penyelesaian batas antar desa. Menurutnya, hasil ini merupakan buah dari kerja sama lintas sektor.
"Kesepakatan ini tentu juga berkat dukungan semua pihak, baik masyarakat, Muspika sebelumnya, maupun anggota dewan yang terlibat aktif," tambah Reza.
Dengan selesainya penetapan tapal batas, Reza berharap tak ada lagi potensi konflik sosial di kemudian hari dan desa bisa fokus ke pembangunan.
"Setelah tidak ada lagi sengketa lahan, kita harap masyarakat dua desa ini bisa lebih fokus membangun desanya," ujarnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRK Aceh Utara, Hamdani, yang turut hadir dalam proses penegasan tapal batas, menyatakan bahwa kesepakatan tersebut berjalan tanpa hambatan dan penuh kekompakan.
“Saya melihat masyarakat sangat kompak, tidak ada beda pendapat saat penetapan tapal batas. Prosesnya berlangsung lancar,” kata Hamdani yang juga merupakan putra daerah Langkahan.
Ia juga berharap penyelesaian sengketa tapal batas di desa lain bisa mencontoh pendekatan musyawarah seperti yang dilakukan oleh Buket Linteung dan Seureuke.
“Musyawarah dan kekeluargaan adalah kunci menghindari konflik antarwarga. Ini bisa jadi contoh yang baik,” tutup Hamdani.
Post a Comment