Jalan Rusak Tahun ke Tahun, Pemerintah Aceh Timur Didesak Bertanggung Jawab

Foto @ Radaraceh.id

JMNpost.com | Aceh Timur, - Jalan penghubung antara Kecamatan Julok dan Kecamatan Indra Makmu, Aceh Timur, sepanjang lebih dari 16 kilometer kini rusak parah. Di musim hujan, badan jalan berubah menjadi kubangan lumpur yang menyulitkan warga melintas. Sementara di musim kemarau, debu tebal mengepul hingga mengganggu jarak pandang dan pernapasan pengguna jalan.

Jalur ini merupakan salah satu akses vital masyarakat serta jalur utama pengangkutan hasil perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Namun, hingga kini belum ada langkah signifikan dari pemerintah daerah untuk memperbaikinya.

Pemerhati sosial Aceh Timur, Mahdi, menilai kerusakan jalan tersebut mencerminkan kelalaian pemerintah dalam merawat infrastruktur publik, meskipun perusahaan yang memanfaatkan jalan itu telah menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kita tidak sedang membahas perusahaan, karena mereka sudah ikut berkontribusi dalam bentuk PAD. Masalahnya ada pada pemerintah daerah yang tidak mampu mengelola dana dan tanggung jawabnya dengan baik," ujar Mahdi kepada JMNpost.com, Rabu (25/6/2025).

Fahmi menyayangkan sikap pasif pemerintah yang seolah tak peduli terhadap beban rakyat yang harus melintasi jalan rusak setiap hari.

"Setiap malam jalan itu dilintasi kendaraan berat, tapi tidak ada pengaturan yang jelas. Pemerintah punya kewenangan untuk mengatur lalu lintas, menyesuaikan tonase, dan merawat infrastruktur. Tapi semua itu tidak dijalankan," katanya.

Menurut Mahdi, anggaran dari PAD semestinya bisa diarahkan untuk membenahi jalur-jalur penting seperti ini, apalagi yang digunakan oleh masyarakat dan aktivitas logistik.

"Pemerintah jangan cuma menjadi penonton. Jangan hanya menghitung angka PAD setiap tahun, sementara rakyatnya dihitung dengan jumlah korban jalan rusak," tegasnya.

Ia menegaskan, tidak perlu ada wacana saling menyalahkan antara rakyat dan pelaku usaha, karena akar persoalan ada pada ketidakhadiran pemerintah sebagai penanggung jawab utama infrastruktur.

"Sudah waktunya pemerintah menunjukkan keberpihakan. Jangan hanya hadir saat seremonial, tapi hilang saat jalan rusak dan rakyat menderita," tutup Mahdi.