JMNpost.com | Aceh Timur – Di tengah gembar-gembor digitalisasi dan inklusi keuangan, warga Indra Makmu justru bergulat dengan realitas pahit, tak ada satu pun kantor Bank Aceh berdiri di tanah mereka. Ironis. Di saat negara berbicara tentang pemerataan, kenyataan justru menunjukkan ketimpangan yang telanjang.
Warga harus menempuh perjalanan lebih dari 17 kilometer ke Kecamatan Julok. Bukan untuk mencari emas, bukan pula untuk berdagang, tapi sekadar membuka rekening bank. Hal sederhana yang seharusnya menjadi hak dasar warga negara dalam sistem ekonomi modern.
"Hari ini, anak yatim datang mengadu. Mau buka rekening saja, harus bolak-balik, mengorbankan waktu dan biaya. Demi apa? Demi sebuah layanan yang seharusnya hadir sebagai kewajiban negara," ungkap seorang guru di SMPN 1 Indra Makmu, Selasa (29/4/2025), dengan nada getir.
Inilah yang disebut paradoks pembangunan: di satu sisi, pemerintah mendorong masyarakat untuk melek finansial, di sisi lain, infrastruktur dasar seperti bank tak kunjung hadir.
Tokoh masyarakat setempat pun angkat suara. "Kami tidak meminta kemewahan. Kami hanya ingin diperlakukan sebagai warga negara yang setara. Apakah terlalu muluk jika kami menginginkan kehadiran satu kantor bank di kecamatan kami?"
Layanan perbankan bukan sekadar soal simpan-pinjam. Ia adalah jembatan ekonomi, penghubung antara kesejahteraan dan kesempatan. Ketika akses terhadapnya tersumbat, maka yang lahir adalah keterbelakangan yang dipelihara secara sistemik.
Wakil Pimpinan Bank Aceh Idi Rayeuk, Muklis, merespons dengan janji diplomatis: akan berkoordinasi dengan kantor pusat di Banda Aceh. “Kita upayakan agar aspirasi masyarakat bisa direalisasikan,” ujarnya singkat, seakan tahu bahwa harapan publik adalah utang moral yang belum lunas.
Post a Comment